SUKABUMI – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyoroti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Gedung Juang Kota Sukabumi.
Dalam keterangannya, Wawan mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Sukabumi saat ini tergolong tinggi, bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat.
“Pengangguran kita luar biasa, lebih tinggi dari provinsi. Hampir di angka 8 persen, dan tingkat kemiskinan juga masih kurang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, dua persoalan tersebut menjadi sorotan utama DPRD dalam pembahasan arah pembangunan tahun 2027. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang dinilai cukup baik dan berada di atas rata-rata provinsi.
Dalam forum Musrenbang tersebut, DPRD juga menyampaikan sejumlah poin strategis hasil reses yang telah diakomodasi dalam perencanaan oleh Bappeda, sesuai amanat regulasi.
“Kami mengapresiasi Bappeda karena pokok-pokok pikiran DPRD sudah masuk sebelum Musrenbang, sesuai aturan. Ini penting agar perencanaan lebih matang,” katanya.
Wawan menjelaskan, terdapat empat isu krusial yang menjadi perhatian DPRD dalam RKPD 2027. Pertama, penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di era digital. Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya jalan dan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial, akses kesehatan, serta kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Namun, fokus utama tetap diarahkan pada upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Kita ingin pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat dari gedung-gedung tinggi,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik semata, tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
“Pembangunan harus masuk ke gang-gang kecil, harus merata. Itu yang kami tekankan,” ucap Wawan.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.
“Ke depan harus ada perbaikan dan sinergi. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal kalau DPRD dan pemerintah daerah tidak sejalan,” katanya.
Wawan menegaskan, DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengawal kebijakan, termasuk dalam pembahasan APBD, demi memastikan arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
