SUKABUMI – DPRD Kota Sukabumi menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, (17/06/25) di Gedung DPRD, dengan agenda utama penyampaian penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Kedua Raperda tersebut mencakup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa syukur karena Pemkot Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini sebagai bukti konsistensi Pemkot dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Ayep Zaki
Lanjut dia, memaparkan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih pasca Pilkada 2024, yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down, dan diselaraskan dengan dokumen Renstra perangkat daerah.
RPJMD juga dirancang untuk menjadi acuan bagi berbagai dokumen perencanaan lain, seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD tahunan, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029), RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RTRW Kota Sukabumi 2022–2042.
Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi
RPJMD Kota Sukabumi 2025–2029 mengusung visi:
“Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis.”
Untuk mewujudkannya, ditetapkan lima misi strategis:
1. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan adil.
2. Kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, dan berkarakter.
3. Ketahanan ekonomi daerah berbasis ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata.
4. Infrastruktur kota yang modern dan ramah lingkungan.
5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, digital, dan kolaboratif.
Kelima misi ini dijabarkan dalam 5 tujuan, 20 sasaran, dan 45 program prioritas pembangunan.
Kemudian, untuk mempercepat pencapaian target RPJMD, Pemkot menetapkan 14 program unggulan, antara lain:
1. Beasiswa Sarjana bagi siswa tidak mampu.
2. Posyandu Ayeuna, pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak.
3. Sukabumi Kota Wakaf, penguatan sosial berbasis wakaf produktif.
4. Dana Bergulir & LKM Syariah untuk penguatan UMKM.
5. Festival UMKM Sukabumi.
6. Reaktivasi Jalur KA Cianjur–Sukabumi.
7. Digitalisasi sistem pemerintahan dan playanan publik.
8. Penataan Jalan Protokol dan pembangunan Stadion Nasional.
9. Program “Sukabumi Menyala” melalui PJU lingkungan.
10. Aplikasi “Sukabumi dalam Genggaman”.
11. Satu Rumah Satu Sarjana.
12. Sertifikasi Aset untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).
13. Fokus pada PAD, BUMD, dan Efisiensi Anggaran
Dalam sesi wawancara usai rapat, H. Ayep Zaki yang didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana menegaskan bahwa Pemkot akan memfokuskan perhatian pada:
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyehatan kinerja BUMD dan BLUD.
Optimalisasi aset daerah agar produktif.
Penerimaan daerah juga akan ditingkatkan dari dana pusat, seperti DAK dan DBH, sementara belanja daerah diarahkan pada produktivitas, bukan hanya penyerapan anggaran.
Perbaikan Birokrasi dan Layanan Dasar
Reformasi birokrasi akan dilakukan melalui normalisasi struktur organisasi dari eselon 2 hingga 4 pada 2025–2026, guna meningkatkan kinerja dan layanan publik. Sementara itu, sektor layanan dasar juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang ditargetkan memiliki 20.000 pelanggan dalam waktu dekat, dan hingga 120.000 pelanggan secara jangka panjang.
“Kami mengajak seluruh elemen pembangunan—baik pemerintah pusat dan provinsi, masyarakat, maupun pelaku usaha—untuk bersinergi mewujudkan RPJMD yang berdampak nyata bagi warga. Visi Sukabumi sebagai Kota Bercahaya akan dicapai melalui kerja bersama yang konkret dan terarah,” pungkasnya. (Ky)
