SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi memulai perencanaan pembangunan tahun 2027 dengan fokus utama pada penurunan angka pengangguran dan efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan dalam Kick-Off Meeting Perencanaan Pembangunan 2027 di Kantor Bappeda Kota Sukabumi, Kamis (27/11/2025).
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyoroti kebutuhan efisiensi belanja pegawai yang saat ini mencapai 49% dari APBD.
“Kalau kita bisa efisiensi 50 miliar saja, uang ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pengangguran. Ada banyak yang bisa bekerja. Saya minta ini diperhitungkan,” tegasnya di hadapan Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, dan para kepala perangkat daerah.
Baca Juga: Alhamdulillah! 8.164 Calon P3K Paruh Waktu di Kabupaten Sukabumi Dilantik Awal Desember
Strategi penyehatan fiskal akan dilakukan dengan membatasi belanja pegawai maksimal 30% pada 2027, tanpa penambahan ASN atau non-ASN baru, serta evaluasi berkala terhadap tenaga non-ASN. Langkah ini diharapkan dapat mengalihkan anggaran untuk program penanganan pengangguran yang saat ini mencapai 8,1%.
Di bidang pendidikan, Pemkot berkomitmen menyediakan beasiswa sarjana dan pelatihan vokasi bagi warga ber-KTP Kota Sukabumi.
“Saya tidak akan mendidik yang ujungnya menjadi pengangguran. Warga kota akan saya perjuangkan, terutama kelompok usia produktif,” jelas Ayep Zaki.
Baca Juga: Perda Patanjala jadi Harapan Baru Pemulihan Lingkungan Sukabumi yang Kian Parah
Dalam sektor kesehatan, telah dilakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan kemoterapi kanker di RSUD Syamsudin SH (Bunut).
“Jangan sampai warga Kota Sukabumi harus berobat ke Dharmais Jakarta atau ke Bandung. Bunut sudah menyiapkan alatnya, tinggal di-cover BPJS untuk pembiayaannya,” tegas Wali Kota.
Pemkot juga menargetkan penyediaan lahan 1.000 hektare untuk kawasan industri dan pendidikan, meski mengakui adanya kendala perizinan dan tingginya nilai jual tanah. Melalui perencanaan yang matang ini, Pemkot Sukabumi berkomitmen membangun kota secara berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi fiskal nasional.
