Oleh: Kang Warsa / Pegiat Literasi
Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 kembali mengingatkan kita pada peran penting pers dalam perjalanan bangsa. Tiga tahun lalu, pada HPN 2023, saya pernah menulis artikel berjudul “Pers Mandiri dan Independen”. Saat itu temanya “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat”, sebuah penegasan bahwa kemerdekaan pers bukan hanya slogan, melainkan sikap dan keberanian untuk berdiri tegak tanpa direcoki kepentingan.
Kini, tiga tahun berselang, tema HPN 2026 terasa lebih membumi: “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tidak lagi melangit dalam diksi-diksi abstrak, melainkan mengajak kita melihat realitas yang sedang dihadapi dunia pers hari ini, termasuk tantangan internal, tekanan ekonomi, dan gelombang disrupsi digital yang tak terbendung.
Pers yang sehat bukan hanya soal tidak sakit secara kelembagaan, tetapi juga sehat secara etika dan cara kerja. Di era Akal Imitasi (AI), ketika berita bisa dirangkai dalam hitungan detik oleh mesin, godaan untuk hanya mengandalkan kecerdasan buatan tanpa turun ke lapangan semakin besar. Padahal, jurnalisme sejati lahir dari verifikasi, dari jejak peristiwa di lokasi, dari dialog dengan narasumber, dan dari nurani yang bekerja.
Di ranah ekonomi, kedaulatan pers menjadi isu yang tak kalah penting. Pers yang berdaulat berarti memiliki ketahanan finansial, tidak mudah tergoda pragmatisme, dan tidak tersandera kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Kemandirian ekonomi inilah yang menjaga ruang redaksi tetap jernih, sehingga berita tidak berubah menjadi komoditas yang bisa ditawar-menawar.
Ekosistem media di era digital memang tidak ramah bagi yang lengah. Media cetak, misalnya, harus berjibaku dengan kenaikan biaya produksi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Untuk bertahan, media tidak cukup hanya cepat, tetapi harus akurat, kredibel, dan menjadi rujukan. Konten berbasis kebenaranlah yang membuat media tetap relevan di mata dunia pendidikan, pemerintah, dan publik luas.
Baca Juga:
Pers sering disebut sebagai gudang informasi. Namun dalam konteks kedaulatan, informasi tidak boleh dipandang naif sebagai alat kekuasaan semata. Informasi adalah kekuatan jika ia benar, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, ia hanya menjadi kebisingan yang memperkeruh ruang publik.
Di sinilah peran insan pers menjadi sentral. Di tengah kaburnya batas antara fakta dan hoaks, antara berita dan manipulasi, manusia tetap menjadi penentu akhir kualitas informasi. AI bisa membantu, tetapi nurani dan integritas tidak bisa digantikan mesin. Pers yang diisi oleh insan berhati bersih akan terus melahirkan informasi yang tidak cacat secara moral.
Berita yang lahir dari proses manusia memiliki kedalaman rasa, empati, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan konten manipulatif seperti deepfake yang kerap mengaburkan fakta, jurnalisme sejati menuntut kejujuran intelektual. Karena itu, ketergantungan akut terhadap mesin harus dihindari. Teknologi adalah alat, bukan penentu kebenaran.
Di era kebebasan dan keamanan digital, perlindungan terhadap insan pers menjadi keharusan. Wartawan harus aman dari intimidasi, ancaman, maupun tekanan yang ingin membungkam kebenaran. Pada saat yang sama, pers juga tidak boleh menyalahgunakan kebebasannya untuk membuka “kotak pandora” tanpa dasar yang jelas, apalagi menjadikan pemberitaan sebagai alat menakut-nakuti pihak lain.
Baca Juga: Refleksi Moral Badan Gizi Nasional di penghujung tahun 2025
Pers tidak bertugas menghakimi, melainkan menyampaikan fakta secara objektif dan apa adanya. Ia berdiri di tengah, tidak memihak, tetapi tegas pada kebenaran. Di situlah martabat jurnalisme diuji, ketika ia mampu bersikap kritis tanpa kehilangan etika.
Dalam konteks pembangunan, baik nasional maupun daerah, pers memegang peran strategis. Ketua PWI Kota Sukabumi, Ikbal Zaelani, dalam peringatan hari pers menegaskan bahwa pers dan pemerintah harus terus berkolaborasi dan menjalin kemitraan untuk menciptakan suasana kondusif. Kritik bukanlah permusuhan, melainkan bentuk tanggung jawab dan cinta kepada daerah.
Pembangunan tidak hanya tentang jalan, jembatan, dan gedung-gedung megah. Ia juga tentang membangun literasi publik yang sehat. Pers menjadi penyaring informasi, memverifikasi hoaks, dan melawan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam ruang inilah pers berperan menjaga kohesi sosial.
Literasi digital yang kuat akan mencegah masyarakat terjebak dalam polarisasi dan pengkotak-kotakan. Pers memiliki peluang besar menjadi pendidik publik, mendorong masyarakat berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan mampu memilah informasi secara cerdas.
Kebebasan pers yang sesungguhnya bukanlah kebebasan tanpa batas. Ia adalah kebebasan yang berakar pada tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran. Kebebasan yang tidak tunduk pada tekanan kekuasaan, tetapi juga tidak liar tanpa etika.
Pers yang benar-benar merdeka adalah pers yang berani berkata benar meski tidak populer, berani mengoreksi tanpa membenci, dan berani berbeda tanpa memecah. Di situlah makna sejati HPN 2026 menjaga pers tetap sehat, ekonomi tetap berdaulat, dan bangsa tetap kuat, karena kebenaran yang disampaikan dengan jujur adalah fondasi utama demokrasi yang matang.
