SUKABUMI – Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sukabumi ke-112 menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi mendalam terhadap capaian dan tantangan pembangunan daerah. Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyampaikan sejumlah catatan kritis yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kota Sukabumi ke depan.
Menurut Danny, di usia yang melampaui satu abad ini, Kota Sukabumi masih dihadapkan pada persoalan klasik yang kian mendesak untuk diselesaikan, mulai dari ancaman bencana ekologis hingga stabilitas keamanan masyarakat.
1. Ancaman Ekologis di Hulu dan Krisis Sampah
Danny menyoroti serius masalah lingkungan, terutama alih fungsi lahan di wilayah hulu Sukabumi. Ia menilai ego sektoral antara pihak PTPN dan pemerintah daerah terkait status lahan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga.
“Kerusakan lingkungan di hulu berdampak langsung pada peningkatan risiko banjir di wilayah kota. Pemerintah tidak boleh terus berdebat soal status lahan sementara warga dihantui banjir. Harus ada solusi konkret terkait pengelolaan lingkungan di sana,” tegas Danny.
Selain itu, ia menyoroti kondisi TPA Cikundul yang saat ini sudah berstatus overload. Masalah sampah ini dianggap sebagai bom waktu jika tidak segera ditangani dengan sistem pengelolaan yang modern dan terintegrasi.
2. Ekonomi Kreatif dan Kemiskinan
Di sektor ekonomi, Danny mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif (Ekraf). Namun, ia menekankan bahwa fokus tersebut harus dibarengi dengan penurunan angka pengangguran secara nyata.
“Pengembangan industri dan Ekraf harus mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Tujuannya jelas, meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan kesejahteraan merata di setiap lapisan masyarakat,” imbuhnya.
3. Evaluasi Keamanan dan Penegakan Hukum
Keamanan menjadi poin yang tak kalah krusial. Tragedi penusukan maut yang dipicu oleh transaksi minuman keras (miras) beberapa waktu lalu menjadi alarm keras bagi penegakan hukum di Sukabumi.
Danny mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam mengawasi peredaran miras dan meminimalisir potensi konflik personal di tengah masyarakat. “Kota ini tidak bisa disebut maju jika warganya masih merasa tidak aman karena gangguan kamtibmas yang dipicu hal-hal destruktif seperti miras,” jelasnya.
4. Transformasi Infrastruktur dan Layanan Publik
Terakhir, Danny mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi pada peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak tanpa membebani rakyat kecil. Ia berharap pelayanan publik di usia ke-112 ini bisa lebih responsif dan transparan.
“Kita ingin di usia ke-112 ini, ada perbaikan kualitas hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik dan pelayanan publik yang optimal adalah hak dasar warga yang wajib dipenuhi,” pungkasnya. (*)
