SUKABUMI – Keluhan penyintas banjir bandang di Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, terkait belum diterimanya bantuan Rp10 juta akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Melalui akun media sosial pribadinya, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena pemerintah provinsi mengabaikan warga terdampak, melainkan akibat perbedaan jalur pengajuan data bantuan.
Menurut KDM, berdasarkan hasil pengecekan data, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengajukan usulan bantuan terhadap sekitar 500 rumah terdampak bencana Desember 2024 ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Tiket Persib vs Persija di GBLA Ludes dalam Dua Hari, Corporate Box Rp70 Juta Ikut Diborong
“Rumah-rumah yang belum diberi kompensasi itu saya sudah cek data, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke Provinsi,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (9/1/2026).
Meski demikian, KDM menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyatakan akan segera meminta Bupati Sukabumi untuk mengajukan ulang data warga terdampak ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa masuk dalam skema bantuan provinsi sebesar Rp10 juta per rumah.
“Tetapi hari ini saya akan meminta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke Provinsi. Kita akan segera selesaikan masalah itu agar ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor Desember 2024,” tegasnya.
Baca Juga: Kasus Penemuan Mayat Tanpa Kepala di Sungai Ciracap Masih Misterius, Polisi Perketat Penyelidikan
Dalam kesempatan itu, KDM juga menyoroti persoalan mendasar yang menjadi penyebab utama bencana di wilayah Sukabumi. Ia menyebut aktivitas pertambangan legal dan ilegal, alih fungsi lahan secara masif, serta menyusutnya kawasan hijau dan hutan menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang dan longsor.
“Di sana banyak sekali titik penambangan, baik legal maupun ilegal. Kemudian banyak alih fungsi lahan, dan semakin menyusutnya areal hijau serta hutan. Berdasarkan data yang kita miliki, kebun sawit terbesar di Jawa Barat itu ada di Kabupaten Sukabumi,” paparnya.
KDM pun mengingatkan seluruh warga Sukabumi untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan jika tidak ingin terus dihantui bencana.
“Jaga alam, jaga lingkungan. Kalau tidak ingin banjir, tanam pohon, bukan tanam keributan,” pungkasnya.
