SUKABUMI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap terdapat sekitar 915 organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Sukabumi yang terdiri atas 666 ormas di Kabupaten Sukabumi dan 249 ormas di Kota Sukabumi. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam mendukung Program Prioritas Nasional dan Asta Cita melalui penguatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.
Data tersebut disampaikan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Wahyu Chandra Kusuma, saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bertema Melalui Pelatihan UMKM sebagai Badan Ormas, Kita Tingkatkan Kemandirian Ormas dan Pokmas di Wilayah Sukabumi di Hotel Taman Sari, Kota Sukabumi, Kamis (30/7/2026).
Dalam kegiatan itu, Wahyu menjelaskan bahwa secara nasional terdapat sekitar 663 ribu organisasi kemasyarakatan yang telah tercatat. Sementara di Provinsi Jawa Barat jumlahnya mencapai sekitar 123 ribu organisasi, sehingga diperlukan pembinaan yang berkesinambungan agar keberadaan ormas mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, berbagai organisasi telah berperan membangun kesadaran kebangsaan hingga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Memasuki era digital, lanjut Wahyu, peran tersebut semakin berkembang. Organisasi kemasyarakatan diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga mampu memperkuat literasi informasi, menangkal penyebaran hoaks, serta menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah, legislatif, dan seluruh organisasi kemasyarakatan terus diperkuat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Program Prioritas Nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Diuntungkan Perubahan Jadwal AFC, Persib Jadi Sorotan
Wahyu menambahkan, Kemendagri juga melakukan penyederhanaan klasifikasi organisasi kemasyarakatan dari sebelumnya 12 rumpun menjadi lima rumpun. Kebijakan tersebut diharapkan membuat proses pembinaan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menilai kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pelatihan semata. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya program lanjutan yang benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian organisasi.
“Kegiatan perdana ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi berlanjut dengan langkah konkret dalam memperkuat kapasitas organisasi kemasyarakatan sehingga mampu berkontribusi terhadap keberhasilan Program Prioritas Nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya.
Heri mengapresiasi dipilihnya Sukabumi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap potensi organisasi kemasyarakatan di daerah. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan terus diperkuat sehingga berbagai program pemberdayaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci agar organisasi kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian, memperluas pemberdayaan masyarakat, dan berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
