SUKABUMI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat masih menyisakan pekerjaan rumah. DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan fakta bahwa sejumlah sekolah di Kabupaten Indramayu belum menerima manfaat program nasional tersebut.
Temuan ini terungkap saat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder. Di wilayah tersebut, tercatat empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah belum tersentuh program MBG.
Ono menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat pemerataan yang menjadi dasar kebijakan Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik harus dirasakan secara adil, terutama di daerah yang selama ini belum terjangkau.
Baca Juga: BULOG Kembali Laksanakan SERGAB 2026, Lindungi Pendapatan Petani dan Perkuat Ketahanan Pangan
“Program ini dirancang untuk semua siswa. Prinsip keadilan dan pemerataan harus segera diwujudkan,” ujar Ono, Kamis (29/1/2026).
Ia memastikan DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama DPRD Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk mengetahui kendala distribusi serta mempercepat penyaluran MBG ke sekolah-sekolah yang tertinggal.
Selain isu pendidikan dan gizi, DPRD Jawa Barat juga menyoroti progres pembangunan fasilitas Embarkasi Haji Indramayu yang belum sepenuhnya rampung. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti masjid dan jaringan air bersih, masih belum dapat digunakan secara optimal.
Baca Juga: 22 Orang Keracunan MBG di Simpenan Sukabumi, Pihak Dapur Minta Maaf
Ono menjelaskan, kebutuhan anggaran penyelesaian embarkasi mencapai sekitar Rp 600 juta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyatakan kesiapan pendanaan, namun proses administrasi yang belum tuntas menyebabkan anggaran tersebut belum bisa direalisasikan.
Akibatnya, pengusulan dana tidak masuk dalam perubahan APBD dan berdampak pada berkurangnya jumlah daerah pengirim calon jamaah haji melalui Embarkasi Indramayu.
Meski demikian, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Pemerintah pusat menangani instalasi air bersih, sementara suplai air menuju embarkasi difasilitasi oleh PDAM Indramayu.
DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian kedua persoalan tersebut. Ono berharap koordinasi lintas instansi dapat segera menghasilkan solusi konkret agar manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemenuhan gizi siswa dan kenyamanan jamaah haji adalah bagian dari tanggung jawab bersama yang harus segera diwujudkan,” tutupnya.
