SUKABUMI – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu keprihatinan berbagai pihak. Kali ini, desakan keras datang dari Ketua PW PGM Indonesia Jawa Barat, Hasbulloh, yang menilai insiden keracunan di Bandung Barat dan sejumlah daerah lain sebagai kejadian luar biasa yang tak bisa dianggap sepele.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa makanan MBG yang disalurkan ke siswa maupun guru harus benar-benar halal dan thayyib, tidak hanya sekadar memenuhi target penyaluran.
“Dana pendidikan jangan sampai mubazir, apalagi justru melukai rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat,” tegas Hasbulloh.
PW PGM Jabar mengajukan sejumlah langkah korektif agar insiden serupa tidak berulang, di antaranya:
1. Investigasi dan Uji Laboratorium
Badan Gizi Nasional (BGN) didesak melakukan pengujian menyeluruh pada setiap tahapan di SPPG, mulai dari sarana-prasarana, food tray yang diragukan kehalalannya, sampel menu MBG, hingga muntahan siswa yang menjadi korban.
2. Evaluasi Mutu dan Keamanan Pangan Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan standar mutu, keamanan pangan, dan sanitasi di dapur pengelola MBG maupun fasilitas terkait.
3. Penangguhan Sementara dan Perbaikan Prosedur Di daerah yang mengalami kasus keracunan, pelaksanaan MBG sebaiknya dihentikan sementara hingga investigasi selesai. PW PGM juga mendorong adanya sosialisasi kebersihan, termasuk penggunaan alat makan sesuai standar.
4. Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Meski Presiden menilai jumlah kasus keracunan relatif kecil dibanding total penerima manfaat, PW PGM menegaskan perlunya perbaikan SOP mulai dari pengadaan, pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan.
PW PGM Jabar juga mengingatkan bahwa jika hingga akhir September 2025 anggaran MBG tidak terserap maksimal, maka dana tersebut sebaiknya dikembalikan untuk sektor pendidikan inti. Prioritas penggunaannya bisa diarahkan pada pembangunan ruang kelas baru, kesejahteraan guru, peningkatan sarana belajar siswa, hingga penyediaan pusat sumber belajar.
“Pemerintah tidak boleh terjebak dalam pencitraan program semata. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kualitas, keamanan, dan kebermanfaatan nyata,” pungkas Hasbulloh.
Kasus beruntun di Bandung Barat, Kota Bogor, hingga Cianjur menunjukkan bahwa program MBG masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Evaluasi menyeluruh menjadi harga mati jika pemerintah serius ingin menjadikannya sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan. (Ky)
