SUKABUMIKU.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menanggapi serius viralnya video yang diunggah Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, di media sosial baru-baru ini. Video tersebut memicu kegaduhan publik setelah Wali Kota menyatakan bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi di masa lalu “tidak normal”.
Pernyataan tersebut menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Ketua DPRD, yang meminta Wali Kota untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan “Coffee Morning” bersama para anggota DPRD dan Wali Kota di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Siliwangi, Minggu (13/4) lalu.
“Saudara Wali Kota sudah klarifikasi dan meminta maaf di depan anggota DPRD. Jadi jangan ada anggapan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk ‘kongkalikong’ antara Dewan dan Wali Kota. Kami justru meminta penjelasan karena DPRD punya hak untuk bertanya dan meminta keterangan,” ujar Wawan kepada awak media.
Wawan mengkhawatirkan, pernyataan Ayep Zaki dalam video tersebut dapat membentuk opini negatif terhadap pemerintahan daerah Kota Sukabumi, baik eksekutif maupun legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD merasa terseret dalam dugaan seolah-olah ada penyelewengan oleh pemerintahan sebelumnya.
“Bahasanya, Dewan menanyakan statement Pak Wali yang bikin gaduh. Seolah kami di DPRD ikut terlibat dalam penyelewengan, padahal tidak demikian,” katanya.
Menurut Wawan, Ayep Zaki telah mengakui bahwa video tersebut dibuat secara spontan dan tanpa melalui proses penyuntingan, lalu langsung diunggah ke media sosial oleh ajudannya sebagai respons terhadap pertanyaan dari warganet mengenai PAD.
“Pak Wali mengaku video itu tidak diedit dan langsung diunggah. Namun beliau tidak menyangka akan viral dan menimbulkan kegaduhan,” jelas Wawan.
Karena itu, Wawan menilai Wali Kota perlu meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk meredam kegaduhan yang terjadi.
Lebih lanjut, Wawan menyebutkan bahwa tidak ada niat politis dalam pernyataan Wali Kota tersebut. Justru Ayep Zaki menghargai pemerintahan sebelumnya dan mengarahkan pernyataannya kepada para pelaku usaha agar lebih jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
“Pak Wali ingin meningkatkan PAD dengan mendorong pelaku usaha agar jujur dan objektif dalam pelaporan. Tidak ada maksud menyalahkan pemerintah sebelumnya,” tegasnya.
Wawan juga mengapresiasi kinerja pemerintahan sebelumnya yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak delapan kali berturut-turut serta penghargaan APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian peningkatan PAD tertinggi se-Indonesia.
“Prestasi ini membuktikan bahwa pemerintahan sebelumnya telah bekerja secara akuntabel dan profesional,” pungkasnya.(ky)
