SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus politisi Partai Golkar, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten dan siap menghadapi Pemilu 2029 meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu diubah menjadi terpisah antara tingkat nasional dan daerah.
“Partai Golkar tetap berjalan sesuai aturan. Tidak ada perubahan strategi, baik di pusat maupun daerah. Struktur partai siap menjalankan keputusan MK,” ujar Budi Azhar, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, partai telah menyiapkan langkah politik untuk berbagai skenario, termasuk jika masa jabatan legislatif berubah.
“Kita mengikuti alur. Jika 2029 atau 2031 digelar pemilu, kita siap. Kami juga punya fraksi di DPR RI,” tambahnya.
Secara pribadi, Budi mendukung pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif agar pelaksanaannya lebih fokus dan efisien. “Akan lebih ideal jika pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (presiden, gubernur, bupati/wali kota) dipisah,” katanya.
Sebagaimana diketahui, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XX/2024 pada 26 Juni 2025, menetapkan Pemilu 2029 dilaksanakan secara terpisah. Pemilu nasional akan mencakup DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden, sementara pemilu daerah mencakup DPRD serta kepala daerah.
Putusan ini diambil karena skema lima kotak dinilai membebani pemilih dan menurunkan kualitas demokrasi. Hakim Saldi Isra menyebut sistem tersebut membuat pemilih tidak fokus dan waktu pencoblosan terlalu sempit. Hakim Arief Hidayat menambahkan, sistem lama mendorong parpol memilih calon berdasarkan popularitas, bukan kualitas.(Ndiw)
