SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara khusus melibatkan penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.
Forum yang digelar di Ruang Pertemuan (Ruper) Bappeda Kota Sukabumi pada Jumat (14/11/2025) ini dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan dihadiri jajaran perangkat daerah serta organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun kota.
Baca Juga: Kini Dilarang MK, Ini Daftar Jenderal Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil
“Pertumbuhan ekonomi daerah juga sangat baik, mencapai 5,46 persen. Capaian ini menjadi dasar penting untuk melangkah menuju pembangunan yang lebih berkeadilan,” ujar Ayep Zaki, sambil menyampaikan capaian lain berupa penurunan angka stunting sebesar 7,2 persen yang menghasikan insentif fiskal Rp5,5 miliar.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa esensi pembangunan tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik. Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur megah, tetapi tentang kemampuan menghadirkan kebahagiaan dan kemandirian bagi seluruh warga, termasuk kelompok yang sering terabaikan.
“Karena itu, Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi kelompok rentan secara langsung,” tambahnya.
Baca Juga: Ini Susunan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Apa Tugasnya?
Usai acara, Ayep Zaki kembali menekankan hak equal semua warga, termasuk kelompok rentan, untuk menikmati hasil pembangunan. Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi, seperti tingginya belanja pegawai dan pemotongan dana transfer dari pusat.
Menurutnya, hal ini justru harus memacu pemerintah untuk bekerja lebih keras dan mengelola anggaran dengan lebih efektif.
Ke depan, Pemerintah Kota Sukabumi akan memfokuskan pada peningkatan kinerja perangkat daerah, penyusunan Rencana Kerja 2026, dan melakukan rotasi jabatan berdasarkan kompetensi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Melalui langkah-langkah ini, Musrenbang inklusif diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar melahirkan kebijakan yang membawa Sukabumi menuju kota yang lebih ramah, adil, dan sejahtera bagi semua.
