SUKABUMI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (12/3/2026).
Aksi yang disebut sebagai demonstrasi “Jilid VIII” ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki.
Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengangguran dan pembangunan daerah.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, mengatakan, demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Perlawanan ini bukan manuver sesaat, melainkan akumulasi panjang terkait buruknya tata kelola di bawah kepemimpinan Ayep Zaki.” ujar Aris
Menurutnya, dalam aksi kali ini mahasiswa juga menyoroti keberadaan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang dianggap tidak transparan serta dugaan praktik rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, GMNI mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas dengan menggunakan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Baca Juga: Waspada! 23 Kasus Campak Ditemukan di Kota Sukabumi
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta dilakukan audit investigatif terhadap penggunaan APBD 2025, pembubaran TKPP, penghentian rangkap jabatan di lingkungan pemerintah kota, hingga transparansi dokumen terkait Dewan Pengawas RSUD.
“Langkah ini penting untuk mengusut tuntas pembentukan TKPP dan praktik rangkap jabatan yang merusak tatanan birokrasi,” tegasnya.
GMNI juga menuntut realisasi 19 program unggulan yang sebelumnya dijanjikan saat kampanye serta kebijakan yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur jalan.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah daerah maupun DPRD.
