SUKABUMIKU.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, meninjau lokasi pengungsian korban bencana di Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Minggu (15/12/2024). Selain berinteraksi dengan para pengungsi, Menteri Hanif juga memeriksa kondisi dapur umum dan fasilitas sanitasi darurat yang dibangun di lokasi pengungsian.
Menteri Hanif menyatakan keprihatinannya atas bencana yang melanda Kabupaten Sukabumi. Ia menduga bencana ini dipicu oleh kejenuhan tanah akibat beberapa faktor, termasuk minimnya tutupan hutan di wilayah selatan Sukabumi. “Tentu kami sedang terus mendetailkan permasalahan di sini. Dari landscape yang saya amati dari citra satelit, 65% tutupan hutannya tidak ada,” ungkapnya.
“Sementara, kemiringan lereng cukup tinggi dan jenis tanahnya relatif mudah menimbulkan kejenuhan tanah. Kondisi ini diperparah dengan curah hujan tinggi, sehingga berdampak pada tanah longsor, tanah bergerak, dan banjir bandang,” jelas Hanif seusai meninjau lokasi bencana.
Menteri Hanif juga menyoroti kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikaso yang terjal dan membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah perbaikan landscape, baik melalui kegiatan vegetatif maupun teknik sipil.
“Untuk vegetatif, kami akan mencermati area di luar kawasan hutan yang bisa kami dukung dalam kegiatan penghijauan, seperti penanaman pohon kayu jati, jabon, dan mahoni yang dikembangkan masyarakat. Insyaallah kami akan mendukung penuh,” janjinya.
Kondisi DAS di hulu yang memprihatinkan, dengan minimnya pohon kayu dan dominasi tanaman hortikultura yang kurang efektif dalam menahan erosi, juga menjadi perhatian Menteri Hanif. “DAS-nya memang tidak ramah bagi kita. 65 persen DAS di hulu tidak ada kayunya, hanya tanaman hortikultura yang relatif tidak mampu menahan erosi,” katanya.
Untuk penanganan melalui teknik sipil, Menteri Hanif mengusulkan pembangunan tempat penampungan air atau embung-embung di wilayah selatan Sukabumi untuk mengendalikan aliran air. “Kami akan mengingatkan Menteri Kehutanan dan PUPR, gubernur, dan bupati untuk serius melaksanakan kegiatan lingkungan ini,” tegasnya.
(mrf/*)
