SUKABUMI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita Non PAUD (B3) di Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan sejumlah pihak. Program yang disalurkan melalui SPPG Rinjani di Jalan Pasir Banteng, Desa Gegerbitung itu dipertanyakan terkait komposisi menu serta kesesuaian anggarannya.
Dari hasil pantauan lapangan, paket MBG untuk Bumil dan Busui berisi dua bungkus biskuit sari gandum sachet dan dua buah jeruk. Sementara paket untuk balita terdiri dari satu bungkus biskuit regal sachet, satu buah jeruk, dan satu kotak susu cair Indomilk Kids ukuran 110 ml.
Sejumlah penerima manfaat berharap agar menu lebih disesuaikan dengan kebutuhan gizi kelompok rentan. Mereka juga mempertanyakan pemberian susu kemasan untuk bayi.
“Saya hanya ingin memastikan, apakah bayi boleh mengonsumsi susu seperti itu? Kami hanya ingin tahu, demi kebaikan anak-anak kami,” ungkap salah satu penerima manfaat.
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai nilai anggaran paket.
“Kalau dilihat, isinya ada susu kotak kecil, jeruk, dan biskuit. Kami ingin tahu saja, apakah memang nilai anggarannya sesuai? Ini murni pertanyaan, bukan tuduhan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Kecamatan Gegerbitung menyatakan akan menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Temuan di lapangan akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan ahli gizi untuk memastikan apakah menu yang diberikan sudah sesuai dengan standar gizi nasional,” jelasnya.
Plt Camat Gegerbitung, Arid Ahmad Ridwan, juga memberikan penjelasan. Menurutnya, peran kecamatan hanya sebatas verifikasi data penerima manfaat.
“Kami hanya memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar warga kami. Semua kami identifikasi agar tidak ada yang terlewat,” ujar Arid.
Mengenai standar gizi, ia menegaskan hal itu merupakan kewenangan penyelenggara, yakni SPPG.
“Terkait standar gizinya, itu sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Kami hanya memastikan bahwa makanan tersalurkan dengan baik dan aman dikonsumsi. Jangan sampai ada kejadian keracunan,” katanya.
Arid juga menekankan pentingnya sosialisasi dari pihak penyelenggara.
“Untuk spesifikasi standar gizi, mereka seharusnya melakukan sosialisasi. Pihak kecamatan hanya menerima laporan dari kepala sekolah, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan para murid,” jelasnya.
Meski mengaku belum dilibatkan secara optimal dalam sosialisasi, Arid menegaskan pihaknya tetap mendukung program MBG.
“Kami masih menunggu regulasi lebih lanjut. Meskipun seharusnya dilibatkan dalam sosialisasi, itu bukan masalah selama program berjalan baik,” tegasnya.
Terkait menu yang kini dipertanyakan publik, Arid enggan berkomentar lebih jauh. “Saya tidak bisa menyatakan apakah menu tersebut sesuai atau tidak, karena penilaiannya ada pada ahli gizi,” ucapnya.
Sebagai informasi, program MBG B3 bertujuan meningkatkan asupan gizi, mencegah stunting dan malnutrisi pada kelompok rentan, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Rinjani belum memberikan keterangan resmi.
Saat awak media mencoba menghubungi, petugas keamanan SPPG Rinjani menyebut konfirmasi harus melalui izin pihak berwenang.
“Mohon maaf, kata pimpinan kami harus ada izin dari BGN jika ingin melakukan konfirmasi,” ujar Asep Muhammad Ikbal, petugas keamanan SPPG Rinjani. (Ky)
