SUKABUMI — Pemerintah Desa Nagraksari menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif.
Musdes yang berlangsung di aula kantor desa tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait arah pembangunan, prioritas penggunaan anggaran, serta pengembangan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca Juga: Warga Sukalarang Sukabumi Protes, Lahan Buat Rumah Sakit Malah Dijadikan Koperasi Merah Putih
Kepala Desa Nagraksari, Nurman Saleh, menyampaikan bahwa Musdes merupakan momentum strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
“Ketika masyarakat mengetahui dan memahami penggunaan anggaran, maka kepercayaan akan tumbuh. Ini modal utama dalam membangun desa,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Selain membahas struktur dan alokasi APBDes, Musdes juga menjadi ruang dialog terkait evaluasi program desa yang telah berjalan. Pemerintah desa mendorong masukan masyarakat agar perencanaan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil warga.
Dalam kesempatan tersebut, revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali mengemuka sebagai salah satu fokus utama penguatan ekonomi lokal. BUMDes diharapkan dapat terintegrasi dengan KDMP sebagai upaya memperluas akses usaha masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa.
Baca Juga: Sering Kena Banjir, Puskesmas Palabuhanratu Sukabumi Bakal Direlokasi Tahun Ini
Musdes APBDes merupakan agenda rutin tahunan yang melibatkan berbagai unsur desa, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga perwakilan kelompok perempuan. Keterlibatan berbagai elemen ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan desa tidak bersifat elitis.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Pemerintah Desa Nagraksari berkomitmen menyampaikan informasi APBDes secara terbuka melalui papan informasi, forum musyawarah, serta media digital desa. Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif terhadap potensi kesalahpahaman dan persoalan administratif di kemudian hari.
Melalui Musdes APBDes 2025, Pemerintah Desa Nagraksari berharap pembangunan desa dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
