SUKABUMI— Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kota Sukabumi menjadi program yang utama dari Pemerintah yang dipimpin oleh Ayep Zaki. Dirinya berkomitmen membenahi kekuatan fiskal Kota Sukabumi melalui PAD.
Bahkan Ayep Zaki menantang seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan media, untuk ikut serta dalam mengawasi proses optimalisasi PAD agar tidak sekadar menjadi jargon tanpa hasil konkret. Ayep menargetkan PAD Kota Sukabumi bisa menembus angka Rp120 miliar pada akhir tahun 2025. Target itu disebutnya sebagai langkah awal membangun fondasi keuangan daerah yang kuat sebagai syarat utama mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Ayo semua, termasuk rekan-rekan media, sama-sama pelototi dan awasi PAD. Saya ingin benar-benar membenahi Kota Sukabumi. Percuma banyak bicara ke sana ke mari kalau kekuatan fiskal daerahnya masih lemah,” tegas Ayep dalam kegiatan coffee morning bersama para wartawan di Kota Sukabumi, Kamis (03/07/2025).
BACA JUGA: Wali Kota Sukabumi Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah, Ada Apa?
Menurut Ayep, kekuatan fiskal daerah adalah kunci untuk menjalankan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengawali masa jabatannya dengan fokus membenahi sektor pendapatan terlebih dahulu sebelum mendorong percepatan program fisik maupun nonfisik.
Ayep juga secara terbuka meminta agar pengelolaan anggaran di perangkat daerah lebih transparan dan efisien. Ia mencontohkan anggaran tahunan yang besar di sejumlah dinas seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik), yang masing-masing mengelola dana hingga ratusan miliar rupiah.
“Ayo sama-sama kita awasi uang rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sukabumi ini. Di Dinkes ada Rp500 miliar lebih per tahun, di Disdik ada Rp200 miliar lebih,” jelasnya.
BACA JUGA: Kapten Terbaik di Kodim 0607 Kota Sukabumi Memasuki Masa Purna Bhakti
Tak hanya itu, Ayep juga menyoroti peran badan usaha milik daerah. Ia menargetkan seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Sukabumi untuk mampu menyumbang PAD secara signifikan. Target minimal kontribusi Perumda pun dipatok Rp50 miliar per tahun. Ayep bahkan menegaskan tidak akan segan mencopot direktur yang tidak mampu memenuhi target tersebut.
“Perumda juga saya targetkan harus bisa memberikan kontribusinya. Jadi tidak ada lagi istilah main-main sekarang ini. Kalau memang tidak sanggup, direkturnya pasti akan saya copot,” tandasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi kini berada dalam jalur pembenahan serius. Dengan pendekatan berbasis kinerja, Ayep ingin setiap rupiah dari uang rakyat yang dikelola pemerintah bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. (*)
