SUKABUMI – PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai berlambang banteng moncong putih itu secara tegas menolak wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD dan tetap konsisten mendorong Pilkada dipilih langsung oleh rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, saat kegiatan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan yang digelar di Gedung Mapak Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini.
Paoji menyampaikan bahwa PDI Perjuangan “tegak lurus” terhadap garis kebijakan partai dari pusat hingga ke tingkat bawah. Ia mengungkapkan, meskipun sebelumnya beredar informasi bahwa mayoritas partai politik di luar PDI Perjuangan mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD, namun PDI Perjuangan tetap konsisten mempertahankan demokrasi langsung.
Baca Juga: MUSANCAB Dapil VI, PDI Perjuangan Siapkan Mesin Partai Hingga Akar Rumput
“PDI Perjuangan hari itu kami sampaikan sikap bahwa kami tegak lurus. Dari pusat sampai ke bawah, sikap partai jelas bahwa Pilkada harus dipilih kembali oleh masyarakat,” tegas Paoji.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi memangkas hak demokrasi rakyat. Ia menilai bahwa mekanisme tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan berisiko membawa sistem politik kembali ke pola lama.
“Kalau Pilkada dipilih oleh DPRD, itu salah satu konsekuensinya memangkas hak demokrasi masyarakat. Jangan sampai kita kembali ke orde lama, karena itu berarti demokrasi kita menurun,” ujarnya.
Terkait anggapan bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya besar, Paoji menilai hal tersebut tidak relevan bagi PDI Perjuangan. Ia menegaskan bahwa demokrasi memiliki nilai yang jauh lebih penting dibanding sekadar hitung-hitungan anggaran.
“Walaupun konon katanya Pilkada langsung menghabiskan uang besar, tapi bagi PDI Perjuangan tidak demikian. Karena prinsip kami jelas, dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat,” pungkasnya.
PDI Perjuangan, kata Paoji, akan terus konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang hak tertinggi dalam menentukan pemimpin daerahnya.
