JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi mulai Selasa, (10/11/2026).
Pelunasan dilakukan berdasarkan ketentuan teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta tata cara pembayaran Bipih reguler untuk musim haji 2027.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengimbau jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan agar segera memanfaatkan waktu pelunasan yang telah ditentukan.
Baca Juga : Resep Tumis Daun Pepaya Teri Medan, Gurih dan Pedasnya Bikin Nambah Nasi!
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” ujar Nurchalis dalam keterangan resminya, Senin, 9 November 2026.
Jadwal Pelunasan Haji Reguler 2027
Proses pelunasan Bipih reguler tahun 1448 H/2027 M dibagi menjadi dua tahap. Pembayaran dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Tahap pertama berlangsung pada 10 November sampai 10 Desember 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia.
Baca Juga : Resep Sop Ayam Telur Tahu Bulat, Kuah Gurih dan Hangat Cocok untuk Menu Keluarga
Sementara itu, tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.
Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” tambah Nurchalis.
Kuota Haji Reguler 2027 Sebanyak 203.320 Jemaah
Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah.
Kuota tersebut terdiri dari:
- 191.419 kuota jemaah tahun berjalan.
- 10.166 kuota prioritas lanjut usia.
- 871 kuota pembimbing KBIHU.
- 864 kuota Petugas Haji Daerah.
Setiap jemaah haji reguler juga memperoleh subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata sebesar Rp43,81 juta serta dukungan pemerintah sebesar Rp3,2 juta.
Setelah dikurangi subsidi tersebut, besaran Bipih yang harus dibayarkan jemaah berbeda sesuai embarkasi keberangkatan.
Daftar Besaran Bipih Haji Reguler 2027
Berikut rincian biaya yang harus dibayarkan jemaah berdasarkan embarkasi:
| Embarkasi | Besaran Bipih |
|---|---|
| Aceh | Rp43.695.779 |
| Medan | Rp44.020.279 |
| Padang | Rp44.148.779 |
| Balikpapan | Rp49.891.779 |
| Banjarmasin | Rp50.128.779 |
| Lombok | Rp50.366.779 |
| Batam | Rp51.531.279 |
| Palembang | Rp52.161.279 |
| Solo dan Yogyakarta | Rp52.710.779 |
| Jakarta | Rp53.543.779 |
| Kertajati | Rp55.101.279 |
| Makassar | Rp55.428.465 |
| Surabaya dan Dhoho | Rp58.146.279 |
Syarat Pelunasan Bipih 2027
Untuk melakukan pelunasan, jemaah harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berstatus aktif dalam SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jemaah juga wajib memenuhi persyaratan istitaah kesehatan. Selain itu, jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.
Khusus jemaah prioritas lanjut usia, persyaratan yang ditetapkan yakni berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti. Besaran yang dibayarkan merupakan Bipih sesuai embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual.
Jemaah dapat melakukan transaksi melalui layanan non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Untuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau banking blankspot, pembayaran dapat dilakukan melalui kas keliling.
Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota sesuai domisili.
Nurchalis berharap seluruh jemaah yang masuk dalam alokasi kuota dapat memanfaatkan waktu pelunasan dengan baik dan segera menyelesaikan proses administrasi setelah pembayaran.
“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkasnya.(**)
