SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, mengapresiasi langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merevitalisasi tambak-tambak kurang produktif di kawasan pantai utara (pantura) Jawa Barat.
Program ini dinilai tidak hanya mendorong sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.
“Revitalisasi tambak ini luar biasa karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya penyediaan lapangan kerja. Lebih dari 100 ribu tenaga kerja akan terserap, dan ini peluang besar bagi masyarakat pantura,” ujar Dessy, Rabu (25/06/25).
Revitalisasi tahap pertama akan menyasar lahan seluas 20.413 hektare di wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa dari 20 ribu hektare yang direvitalisasi, tidak kurang dari 40 ribu tenaga kerja akan terlibat secara langsung, dan total tenaga kerja yang terserap bisa mencapai lebih dari 100 ribu orang.
“Bayangkan, pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak. Kini kita revitalisasi menjadi kawasan industri budidaya yang bernilai tinggi. Ini akan menciptakan industri baru di Jawa Barat dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Trenggono.
Tak hanya menciptakan lapangan kerja, program ini juga menimbulkan efek berganda lainnya, salah satunya pembangunan rumah untuk para pekerja tambak.
Sebagai bentuk percepatan, pada 25 Juni 2025 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Nota Kesepakatan juga dilakukan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dengan pemerintah daerah di empat kabupaten tersebut, sebagai bentuk sinergi perencanaan dan pengelolaan budidaya perikanan secara berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
Investasi yang akan digelontorkan dalam program ini diperkirakan mencapai Rp26 triliun, yang akan difokuskan pada pengembangan kawasan tambak menjadi industri perikanan modern.
Dessy menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat untuk menyukseskan program strategis nasional ini.
“Kami di legislatif Jawa Barat siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan optimal. Ini bukan hanya soal tambak, tapi masa depan ekonomi masyarakat pesisir,” pungkasnya. (Ky)
