SUKABUMIKU.id – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri pertemuan silaturahmi dan pembahasan optimalisasi pembangunan daerah bersama Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Selasa (11/2) malam. Pertemuan ini dihadiri oleh para Sekda se-Jawa Barat dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah terpilih di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Fokus utama pembahasan adalah penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 agar selaras dengan kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota yang baru terpilih. Hasan Asari menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran secara bertahap, dengan batas akhir pada Agustus 2025. Arahan juga dikeluarkan untuk menangguhkan sementara eksekusi anggaran yang bersumber dari provinsi, kecuali untuk program-program prioritas yang bersifat wajib (mandatory).
“Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menghubungkan antarwilayah. Jika ada proyek jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tetapi terkendala anggaran, provinsi bisa membantu. Sebaliknya, jika ada jalan provinsi di daerah dengan kekuatan fiskal yang cukup, maka kabupaten/kota bisa mengambil peran dalam pengerjaannya,” jelas Hasan Asari.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi dengan baik akan berdampak langsung pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Gubernur terpilih juga mengingatkan agar kebijakan anggaran 2025 tidak mengurangi belanja publik yang bersifat esensial, demi menjaga efisiensi belanja daerah.
Hasan Asari juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong survei kebutuhan masyarakat secara berkala, minimal dua kali setahun, untuk memastikan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.
“Kami juga membahas kebijakan agar sekolah-sekolah swasta tidak menahan ijazah peserta didik karena alasan biaya. Ini bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan yang lebih inklusif,” tambahnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas rencana pemilihan desa terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Desa terpilih akan mendapatkan bantuan pembangunan senilai Rp5 miliar dalam bentuk fisik atau sarana lainnya yang siap digunakan.
Pj. Sekda Kota Sukabumi berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (mrf/*)
