SUKABUMIKU.id – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan melalui percepatan fasilitasi dan kemudahan berusaha. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan menggelar Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha yang berlangsung di Aula DPMPTSP Palabuhanratu, Jumat (16/5/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, ini turut melibatkan perwakilan pelaku usaha, dinas teknis, serta unsur terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, dua persoalan utama menjadi perhatian: kemacetan akibat aktivitas industri dan penataan sektor peternakan.
“Kami ingin memastikan bahwa investasi yang masuk ke Sukabumi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa kenyamanan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Wabup Andreas dalam sambutannya.
Ia menyoroti permasalahan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan industri seperti di Cibadak, Cicurug, hingga Parungkuda. Menurutnya, penataan ulang area industri, termasuk penyesuaian lahan parkir dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), harus segera dilakukan demi menjaga harmonisasi antara kegiatan ekonomi dan kehidupan warga.
“Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang dirugikan akibat efek eksternal dari aktivitas industri. Kita butuh keseimbangan,” tambahnya.
Tak hanya soal lalu lintas, sektor peternakan juga menjadi sorotan penting. Pemerintah daerah menemukan banyak pelaku usaha di bidang peternakan yang belum memenuhi standar teknis maupun legalitas perizinan.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menjelaskan bahwa Satgas telah menyusun berbagai rekomendasi taktis untuk mengurai permasalahan tersebut.
“Mulai dari penataan akses jalan, pelebaran celukan, hingga penyediaan jalur alternatif dan fasilitas pedestrian. Semua dirancang untuk mendukung kelancaran investasi sekaligus menjaga ketertiban umum,” jelas Ali.
Untuk sektor peternakan, ia menambahkan bahwa dokumen penting seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) masih menjadi kendala utama bagi banyak perusahaan. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendampingi agar sektor ini tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip keberlanjutan.
Rapat Satgas ini diharapkan mampu melahirkan solusi kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha, agar investasi di Kabupaten Sukabumi tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan inklusif. (Ndiw)
