SUKABUMI – Penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi menandai perubahan arah kebijakan pangan nasional yang kini lebih berpihak kepada produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Panen Raya Nasional di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026), sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan hanya target ekonomi, melainkan keputusan strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menilai, ketergantungan impor justru membuat negara rentan terhadap gejolak global.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Siap Datangkan Sapi Impor Murah, Tanggapi Mogok Jualan Pedagang
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Kita harus berani berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi lumbung pangan dunia. Karena itu, kebijakan pangan harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat, khususnya petani sebagai ujung tombak produksi.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari kebijakan tegas Presiden Prabowo dalam merombak tata kelola pertanian nasional. Deregulasi besar-besaran dilakukan untuk menghapus aturan yang dinilai menghambat.
“Puluhan tahun petani dibebani regulasi. Kini kita sederhanakan, hasilnya harga pupuk turun, harga gabah naik, dan produksi meningkat,” ujar Mentan.
Baca Juga: Waduh! Pedagang Daging Sapi di Kota Sukabumi Mogok Berjualan
Ia menambahkan, perubahan kebijakan di Indonesia turut memengaruhi dinamika pangan dunia. Berhentinya impor pangan Indonesia membuat pasokan global lebih longgar, sehingga harga pangan internasional ikut terkoreksi.
“Indonesia bukan lagi penonton, tapi pemain utama dalam ketahanan pangan global,” kata Amran.
Bagi Kabupaten Sukabumi, apresiasi ini menjadi pengakuan atas peran daerah sebagai motor penggerak kebijakan nasional. Sinergi pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar swasembada pangan tidak hanya tercapai, tetapi juga berkelanjutan.
