SUKABUMI – Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka. Sejumlah anggota DPRD Jawa Barat menyatakan adanya usulan pembentukan lima provinsi baru yang tengah menjadi pembahasan serius di kalangan tokoh masyarakat, legislatif, dan para ahli.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, membenarkan adanya pembahasan pemekaran tersebut. Menurutnya, isu ini sedang dikaji lebih dalam dan akan segera masuk ke ranah pembahasan legislatif.
“Sedang dalam pembahasan para tokoh dan para ahli. Mulai Senin besok akan dibahas,” ujar Dessy kepada wartawan, Selasa (25/06/2025).
Dessy memaparkan bahwa lima wilayah yang diusulkan menjadi provinsi baru meliputi sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut:
-
Provinsi Sunda Galuh
Meliputi: Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. -
Provinsi Sunda Priangan
Meliputi: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. -
Provinsi Sunda Pakuan
Meliputi: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. -
Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi
Meliputi: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. -
Provinsi Sunda Caruban
Meliputi: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.
Menurut Dessy, wacana ini bukan berasal dari pemerintah secara langsung, melainkan dari kalangan masyarakat sipil.
“Usulan itu dari para tokoh masyarakat, para aktivis penggerak perubahan pembangunan,” jelasnya.
Wacana pemekaran wilayah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta menjawab persoalan disparitas wilayah di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.
Meski begitu, pembentukan provinsi baru memerlukan kajian mendalam dan persetujuan dari pemerintah pusat. Untuk saat ini, wacana tersebut masih berada pada tahap pembahasan awal dan penjajakan berbagai aspek administratif, sosial, hingga geopolitik.
DPRD Jawa Barat dijadwalkan akan menggelar sejumlah forum diskusi dan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas kelayakan serta dampak dari usulan pemekaran tersebut.
