SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, angkat bicara menanggapi polemik yang mencuat terkait salah satu tuntutan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang menyebut adanya pejabat merangkap tiga jabatan struktural serta pembentukan Tim Percepatan Pembangunan di lingkungan Pemkot Sukabumi.
Dalam keterangannya, Ayep Zaki membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang merangkap tiga jabatan struktural, maupun keberadaan Tim Percepatan Pembangunan seperti yang ditudingkan. Ia menjelaskan bahwa yang ada saat ini adalah Tim Komunikasi, yang bertugas menjembatani komunikasi antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan berbagai pihak eksternal termasuk investor.
“Jadi gini ya, tidak ada Tim Percepatan Pembangunan. Yang ada adalah Tim Komunikasi, karena Wali Kota dan Wakilnya banyak sekali tamu. Investor dan lain sebagainya. Jadi ini perlu, karena tidak mungkin saya layani sendiri,” ujar Ayep saat diwawancarai.
Ayep menambahkan, Tim Komunikasi tersebut dibentuk dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, termasuk para kepala dinas yang kerap dipanggil untuk ikut serta dalam berbagai pertemuan strategis guna mendorong percepatan pembangunan di Kota Sukabumi.
Lebih lanjut, Ayep menjelaskan bahwa pembentukan Tim Komunikasi ini juga berkaitan langsung dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekarang kan soal percepatan PAD tidak semua orang punya kemampuan menaikkan PAD. Kan bukan mungut batu pinggir jalan. Artinya perlu eksperimen, pengalaman yang cukup panjang,” katanya.
Ayep mengungkapkan bahwa hasil dari upaya kolaboratif ini sudah mulai terlihat. Pada Mei 2025, Pemkot Sukabumi berhasil mencatatkan rekor PAD tertinggi sepanjang sejarah kota.
“Alhamdulillah, bulan Mei ini kita pecah rekor di Kota Sukabumi. PAD tertinggi sepanjang sejarah. Ya nanti akan dirilis. Kita lihat nanti sampai Desember berapa persen kenaikannya dan bandingkan dengan 2024,” ujar Ayep.
Ia menegaskan bahwa seluruh peningkatan PAD ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi atau jabatan tertentu.
“Yang penting, karena uang itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan Wali Kota, tapi masyarakat,” pungkasnya. (Ky)
