SUKABUMI – Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi perhatian utama dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar di Kecamatan Cibeureum pada Jumat (2/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi tahun 2025–2029, yang bertujuan memastikan arah pembangunan daerah berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Forum ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Camat Cibeureum, para lurah, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
“PAD ini yang akan membiayai banyak hal penting di kota kita. Maka dari itu, peningkatannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegas H. Ayep Zaki. Ia menyebutkan, optimalisasi pajak dan retribusi daerah akan menjadi fokus utama dalam peningkatan PAD. Para pelaku usaha juga diingatkan untuk memiliki izin resmi dan taat regulasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan PAD mencapai Rp500 miliar, dengan evaluasi progres akan diumumkan sekitar bulan Agustus mendatang. Wali Kota mengajak seluruh unsur—akademisi, pelaku usaha, ahli, hingga media—untuk bersatu dalam gerakan kolaboratif demi mencapai target tersebut.
Usai forum di Kecamatan Cibeureum, kegiatan dilanjutkan ke Bappeda Kota Sukabumi untuk menyelaraskan rencana strategis seluruh perangkat daerah dengan visi dan misi kepala daerah. Forum ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD.
Wali Kota Ayep Zaki mengingatkan bahwa penyusunan Renstra tidak boleh hanya terfokus pada persoalan teknis atau keterbatasan anggaran, melainkan harus dibangun di atas ekosistem pemerintahan yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai spiritual serta moral.
“Ada empat pilar penting yang harus menjadi fondasi kita, yakni nilai-nilai kenabian—siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah—serta sinergi antara ulama, umaro, dan aghniya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pembangunan harus inklusif dan tidak mengecualikan kelompok manapun, termasuk masyarakat miskin (fuqoro).
Konektivitas antarperangkat daerah juga ditekankan agar tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri. “Semua harus saling terhubung, berkolaborasi, dan berjalan dalam satu frekuensi,” tambahnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk sistem persuratan dan pelayanan publik berbasis standar BSSN untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Renstra Kecamatan Cibeureum difokuskan pada penataan wilayah dalam rangka mendukung peran sebagai pusat pendidikan dan kawasan perkotaan. Strategi ini akan menjadi acuan operasional kecamatan selama lima tahun ke depan.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menegaskan bahwa Renstra Bappeda mengacu pada visi-misi kepala daerah dan program prioritas tiap SKPD. “Perencanaan tematik menjadi pendekatan utama. Setiap SKPD harus menyusun rencana lima tahunan sesuai tupoksi masing-masing,” ujarnya.
Dengan berakhirnya rangkaian FPD, Pemkot Sukabumi berharap seluruh hasil forum dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Dengan landasan visi IMAN (Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis), pembangunan Kota Sukabumi lima tahun ke depan diharapkan mampu berjalan inklusif dan berkeadilan. (ky)
