JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, memberikan apresiasi atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memanggil pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.
Menurut Zainul, program MBG merupakan kebijakan besar pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak dan orang tua. Namun, ia mengingatkan agar program ini dijalankan dengan standar yang ketat sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerimanya.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program mulia yang bertujuan meningkatkan gizi anak Indonesia. Tapi jangan sampai justru memakan korban karena lemahnya pengawasan dan pengelolaan,” ujar Zainul dalam keterangan pers, Selasa (23/9/2025).
Berdasarkan laporan pemerintah, sedikitnya 5.000 anak dilaporkan mengalami keracunan massal akibat makanan yang diduga tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Zainul menegaskan, kasus ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan anak-anak yang masih berada dalam usia rentan.
“Keracunan makanan pada anak usia sekolah bisa berdampak serius. Karena itu, pengawasan terhadap dapur MBG harus diperketat agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi,” tegas legislator dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.
Zainul menilai salah satu penyebab terjadinya keracunan massal adalah lemahnya pengelolaan dapur di tingkat daerah. Ia meminta evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
“Setiap pengelola dapur harus benar-benar memahami standar higienitas dan keamanan pangan. Jika ditemukan kelalaian, harus segera dilakukan perbaikan dan diberikan pengawasan yang ketat,” jelasnya.
Ia juga meyakini bahwa pemanggilan para pengelola dapur oleh Presiden akan memberikan dampak positif. Dengan arahan langsung dari kepala negara, pengelola dapur diharapkan lebih bertanggung jawab dan termotivasi meningkatkan kualitas layanan.
“Kalau Presiden yang memberikan arahan, tentu pengelola akan lebih serius. Arahan itu menjadi pedoman agar tidak ada lagi ruang untuk kelalaian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Zainul mendorong pemerintah memperkuat pengawasan program MBG dari hulu ke hilir. Hal ini meliputi pengadaan bahan baku yang segar dan berkualitas, proses memasak yang sesuai standar kesehatan, hingga distribusi yang aman ke sekolah-sekolah.
“Rantai pengawasan harus benar-benar ketat. Ini demi memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” tandasnya.
Dengan pengawasan yang optimal, Zainul berharap program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memperbaiki gizi anak-anak Indonesia tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
