SUKABUMI – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai kondisi hutan yang 80 persen rusak mendapatkan respons dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan. Anggota Fraksi PKB yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi ini menyampaikan dukungan sekaligus evaluasi terhadap upaya pemulihan lingkungan hidup di daerah.
Hasim Adnan, yang bertugas di Komisi 3 DPRD Jabar yang membidangi keuangan, menilai pernyataan Gubernur merupakan bentuk kesadaran dan kejujuran leadership yang penting untuk memulai perbaikan.
“Kami mengapresiasi pernyataan terbuka Pak Gubernur yang mengakui kondisi riil hutan kita. Ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam merancang program pemulihan yang komprehensif,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Baca Juga: 80 Persen Hutan Rusak, KDM Rencanakan Insentif Rp50 ribu untuk Warga Tanam Pohon
Menyikapi rencana program penanaman pohon dengan melibatkan masyarakat, politisi asal daerah pemilihan Sukabumi ini menekankan pentingnya sinergi antar level pemerintahan. Ia menilai program tersebut harus didukung dengan koordinasi yang solid antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
“Inisiatif penanaman dengan melibatkan warga adalah langkah tepat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di tingkat tapak. Pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Sukabumi, harus aktif terlibat dalam sosialisasi, pendataan, dan pendampingan,” jelas Hasim.
Sebagai anggota Komisi 3, Hasim Adnan juga menyoroti aspek pembiayaan. Ia mendorong agar program ini didukung oleh anggaran yang memadai dan efektif, baik di level APBD Provinsi maupun melalui skema transfer ke daerah.
Baca Juga: Disperkim Kabupaten Sukabumi Percantik Tugu Jangilus Palabuhanratu
“Kami di DPRD akan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk rehabilitasi hutan dan lingkungan hidup mencukupi dan tepat sasaran. Efektivitas penggunaan dana harus menjadi prioritas agar setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Terkait rencana koordinasi dengan Perhutani, Hasim berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan skema kerja sama yang jelas dan menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat adat dan lokal di sekitar kawasan hutan.
“Sinergi dengan BUMN kehutanan seperti Perhutani sangat krusial. Harus ada skema yang adil dan transparan, sehingga pemulihan hutan juga membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga, sesuai dengan konsep pohon produktif yang disampaikan Gubernur,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Hasim Adnan menyatakan fraksinya siap mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah provinsi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan.
“Kami mendorong agar langkah-langkah ini diikuti dengan perencanaan yang matang, monitoring yang ketat, dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya agar Jawa Barat, termasuk Sukabumi sebagai daerah hulu yang vital, dapat memiliki hutan yang lestari sebagai warisan untuk generasi mendatang,” pungkasnya.
