SUKABUMI – Kepedulian terhadap korban bencana tidak cukup hanya disuarakan. Hal itu ditunjukkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, yang mengambil langkah konkret dengan menyumbangkan satu unit rumah melalui program “Lelang Kebaikan”, sebuah gerakan kolaboratif untuk membantu warga terdampak pergerakan tanah.
Kontribusi tersebut menjadi bagian dari pembangunan 166 Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat yang selama lebih dari setahun hidup dalam ketidakpastian pascabencana pergerakan tanah di Kecamatan Palabuhanratu dan Gegerbitung.
Bagi Budi, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap darurat. Yang jauh lebih penting adalah memastikan korban dapat kembali hidup layak dan aman.
“Korban bencana membutuhkan kepastian masa depan. Hunian tetap adalah bentuk pemulihan yang paling nyata dan bermartabat,” ujar Budi saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Bencana Daerah, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sebagian Besar Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Senin (22/12/2025)
Ia menilai program Lelang Kebaikan sebagai pendekatan baru yang lebih progresif dalam penanganan bencana, karena mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kepedulian dunia usaha secara transparan dan terukur.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran daerah, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan sektor swasta bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Ini bukan soal siapa memberi paling besar, tapi bagaimana semua pihak ikut terlibat. Lelang Kebaikan membuka ruang partisipasi yang jelas dan akuntabel,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Budi juga menyoroti pentingnya peran Forum TJSPKBL agar tidak sekadar menjadi wadah formal, melainkan motor penggerak tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Ia mendorong agar ke depan, program-program CSR dapat disusun secara sistematis dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga perusahaan dapat langsung memilih kontribusi nyata tanpa mekanisme yang berbelit.
“Pemerintah daerah tidak menerima uang. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata di lapangan rumah, fasilitas, dan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Kaki Bocah di Palabuhanratu Sukabumi Terjebak Borgol Berkarat, Damkar Bertindak Cepat
Namun demikian, Budi mengingatkan masih perlunya peningkatan partisipasi perusahaan. Rendahnya tingkat kehadiran dan keaktifan dunia usaha menjadi pekerjaan rumah bersama agar semangat gotong royong dapat berjalan maksimal.
Di balik angka dan program, pembangunan 166 Huntap ini membawa harapan besar bagi warga Kampung Gempol, Desa Cikadu, serta Kampung Suradita, Desa Ciengang, yang sejak bencana 4 Desember 2024 hidup dalam bayang-bayang ancaman alam.
Melalui langkah konkret dan kepemimpinan yang membumi, Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi panggilan kemanusiaan bagi semua.
