SUKABUMI — Di tengah dinamika kebijakan energi nasional, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Sukabumi Raya mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar, khususnya LPG. Upaya ini dilakukan guna menjaga kestabilan pasokan sekaligus memastikan bantuan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ketua Hiswana Migas Sukabumi, H. Eten Rustandi, menyampaikan bahwa seluruh jaringan agen dan pangkalan kini diminta meningkatkan disiplin operasional serta menerapkan sistem distribusi yang lebih tertib dan transparan. Hal ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap arahan terbaru pemerintah di sektor energi.
“Kami ingin memastikan distribusi energi di Sukabumi berjalan lebih rapi, transparan, dan tepat sasaran. Ini komitmen kami agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Eten kepada Sukabumiku.id, Sabtu (25/04/26).
BACA JUGA : Hiswana Migas Sukabumi Nyatakan Perang Lawan Mafia BBM Subsidi Yang Rampas Hak Rakyat Kecil
Ia menjelaskan, kenaikan harga LPG nonsubsidi seperti tabung 5,5 kg dan 12 kg dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk fluktuasi harga energi internasional. Meski demikian, masyarakat diminta tetap tenang karena penyesuaian tersebut tidak berdampak pada LPG subsidi 3 kg.
“Penyesuaian harga hanya terjadi pada LPG nonsubsidi. Untuk LPG 3 kg tetap sesuai ketentuan pemerintah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.
Menurutnya, stok LPG di Sukabumi saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Distribusi terus berjalan normal di seluruh wilayah tanpa hambatan berarti.
“Kami pastikan pasokan aman, tidak ada kelangkaan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan,” tegasnya.
BACA JUGA : Hiswana Migas Sukabumi Dukung Pengawasan SPBU, Tegaskan Komitmen Takaran BBM yang Jujur
Untuk memastikan penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, sistem pendataan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini diterapkan secara wajib di pangkalan resmi. Masyarakat cukup menunjukkan KTP saat membeli untuk mempermudah proses verifikasi.
“Pendataan ini justru melindungi masyarakat yang berhak. Dengan sistem ini, penyaluran subsidi menjadi lebih adil dan tidak disalahgunakan,” jelasnya.
Selain itu, peran pangkalan resmi juga semakin diperkuat sebagai jalur distribusi utama. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga harga tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah sekaligus meminimalisir praktik penjualan di luar jalur resmi.
“Pangkalan resmi menjadi garda terdepan. Kami ingin memastikan harga yang diterima masyarakat sesuai HET dan tidak ada permainan di lapangan,” ungkapnya.
Dalam hal pengawasan, Hiswana Migas Sukabumi juga menggandeng aparat penegak hukum guna mencegah potensi pelanggaran seperti pengoplosan LPG. Tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan kecurangan, termasuk penghentian kerja sama usaha.
“Kami tidak akan mentolerir praktik pengoplosan. Jika ada yang terbukti melanggar, sanksinya tegas hingga pemutusan hubungan usaha,” tandasnya.
Hiswana Migas juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi serta membeli LPG hanya di pangkalan resmi yang memiliki identitas jelas dari Pertamina.
“Belilah di pangkalan resmi agar lebih aman, harga terjamin, dan stok jelas. Peran masyarakat juga penting dalam menjaga distribusi energi tetap sehat,” pungkasnya. (Yos/ky)
