JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kemungkinan perombakan kabinet terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, hanya sebatas candaan untuk mencairkan suasana.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan, peluang Zulhas dicopot dari jabatannya saat ini sangat kecil mengingat posisi politik Ketua Umum PAN tersebut di pemerintahan.
“Itu bercanda biasa. Sangat tak mungkin Zulhas di-reshuffle,” kata Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).
BACA JUGA: Anggota DPR Kecam Keras Dugaan Pencabulan 11 Santri di Ponorogo, Minta Pelaku Dihukum Maksimal
Menurut Adi, hubungan politik antara Prabowo dan Zulhas terjalin sangat kuat. PAN dinilai menjadi salah satu partai yang paling konsisten mendukung Prabowo sejak Pemilihan Presiden 2014.
“Apapun judulnya, Zulhas sebagai Ketum PAN paling loyal dan setia ke Prabowo sejak 2014 lalu. Dan prestasi sebagai Menko dalam banyak hal dianggap sukses,” ujarnya.
Adi menambahkan, Prabowo selama ini dikenal kerap melontarkan guyonan politik dalam berbagai kesempatan. Candaan tersebut, kata dia, sering kali menjadi bahan perbincangan publik meski tidak selalu mengandung pesan politik yang serius.
Sebelumnya, pernyataan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan reshuffle terhadap Zulhas menjadi sorotan publik setelah disampaikan dalam agenda panen raya udang di Kebumen.
BACA JUGA: Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Nusantara Terus Berjalan, Bantah Proyek Mangkrak
Di sisi lain, Zulhas juga sempat mendapat kritik dari warganet karena melakukan kesalahan penyebutan nama desa dalam kegiatan tersebut. Kesalahan itu memicu berbagai komentar yang mempertanyakan akurasi informasi yang disampaikan kepada Presiden.
Namun demikian, Adi menilai kekeliruan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meragukan kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan.
“Kesalahan nama desa begitu bukan yang substansial,” tegasnya.
Menurut Adi, penilaian terhadap kinerja seorang menteri harus didasarkan pada capaian program dan kebijakan yang dijalankan, bukan semata-mata pada kesalahan teknis yang bersifat administratif.
