BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah anggapan yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi yang intoleran atau “bar bar” sebagaimana disampaikan pegiat media sosial Abu Janda. Menurutnya, masyarakat Jawa Barat sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang terbuka dan menjunjung tinggi toleransi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (2/6/2026).
“Saya sih selalu melihat segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Bahwa hari ini saya tegaskan, orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran,” ujar Dedi.
BACA JUGA: Masyarakat Adat Korowai Titip Pesan Pelestarian Hutan Papua kepada Dedi Mulyadi
Dedi menilai, sejumlah konflik yang selama ini dikaitkan dengan isu intoleransi lebih banyak dipicu oleh miskomunikasi antar kelompok. Bahkan, menurutnya, pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut tidak selalu berasal dari masyarakat asli Jawa Barat.
“Kalau ada konflik-konflik intoleransi lebih disebabkan karena miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli,” katanya.
Menurut Dedi, konflik yang muncul umumnya terjadi di lingkungan masyarakat urban yang berinteraksi dengan sesama kelompok urban lainnya. Ia mengklaim kondisi tersebut kini semakin mereda sejak berbagai pendekatan dialog dan komunikasi dilakukan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Hoaks Kertajati Dikuasai AS Muncul di Tengah Wacana Proyek MRO
“Setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah Jawa Barat adalah provinsi yang terbuka,” ucapnya.
Dedi juga menegaskan bahwa Jawa Barat selama ini menjadi daerah tujuan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya untuk tinggal maupun bekerja. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa Barat mampu hidup berdampingan secara harmonis.
“Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya Jawa Barat, semua orang bisa hidup di sini dan nyaman,” tegasnya.
Terkait sejumlah kasus yang sempat menjadi sorotan publik, Dedi menyebut persoalan yang kerap muncul lebih banyak berkaitan dengan pembangunan atau keberadaan rumah ibadah. Namun, ia memastikan berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog dan musyawarah.
“Biasanya yang jadi sorotan adalah persoalan konflik rumah ibadah. Itu saja konflik rumah ibadah bisa diselesaikan dengan pendekatan yang harmoni,” katanya.
Dedi menambahkan, hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik besar antar suku di Jawa Barat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk melihat kondisi daerah secara objektif dan tidak memberikan stigma negatif yang dapat memecah belah masyarakat.
