BANDUNG – Upaya memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Barat melalui kerja sama dengan 86 rumah sakit dinilai menjadi langkah yang perlu mendapat perhatian bersama.
Anggota DPRD Jawa Barat, Dessy Susilawati, menilai perluasan akses layanan kesehatan harus diikuti dengan kepastian mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Pemprov Jawa Barat sebelumnya menyebut 86 rumah sakit telah masuk dalam jaringan perlindungan kesehatan masyarakat, terdiri dari tujuh rumah sakit milik Pemprov Jabar dan 79 rumah sakit lainnya. Pasien yang pengobatannya tidak ditanggung BPJS atau jaminan kesehatan lainnya direncanakan tetap dapat memperoleh pelayanan dengan pembiayaan setingkat kelas III.
Baca Juga: Dessy Susilawati Sampaikan Selamat Ulang Tahun untuk Presiden Prabowo
“Gagasan memperluas akses kesehatan tentu patut didukung. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan mekanisme, pembiayaan dan pelaksanaannya jelas agar masyarakat tidak bingung ketika membutuhkan layanan,” ujar Dessy.
Perkembangan terbaru menunjukkan program tersebut masih membutuhkan pembahasan mengenai pembagian anggaran antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota. DPRD Jabar menyebut pelaksanaan efektifnya diperkirakan membutuhkan pembahasan lebih lanjut dalam penganggaran.
Dessy menilai kepastian pembiayaan penting agar rumah sakit dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme layanan.
“Pelayanan kesehatan harus dibangun dengan sistem yang jelas. Jangan sampai masyarakat sudah berharap mendapatkan layanan, tetapi kemudian menghadapi kendala administratif atau pembiayaan,” katanya.
Baca Juga: Dessy Susilawati Dorong Pelayanan Kesehatan Jabar Semakin Mudah Diakses Masyarakat
Ia berharap pembahasan lintas pemerintah dapat menghasilkan skema yang transparan, realistis dan mudah dipahami masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak,” tutur Dessy.
