Oleh: Dr. Padlilah, S.H., M.H / Dosen Hukum Universitas Nusa Putra
Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menghadirkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Perkara ini bukan hanya menyangkut keabsahan sebuah dokumen administrasi pendidikan, tetapi juga membuka diskusi lebih luas mengenai kepastian hukum, tanggung jawab pejabat negara, serta hubungan antara keputusan administrasi dan legitimasi jabatan publik.
Dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar kewenangan, prosedur, dan substansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut berlaku pula terhadap dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
MA melalui putusan yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Putusan itu juga memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan atau menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Pertimbangan ini penting karena terdapat perbedaan mendasar antara bukti pernah mengikuti kegiatan pendidikan, catatan hasil pembelajaran, dan dokumen yang membuktikan kelulusan atau tamatnya suatu jenjang pendidikan.
Surat penyetaraan pendidikan bukan sekadar dokumen pelengkap. Dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari pembuktian pemenuhan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Karena itu, proses penyetaraan pendidikan harus didasarkan pada bukti yang secara substantif menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang dimaksud benar-benar telah diselesaikan.
Menurut saya, persoalan utama dalam perkara ini bukan semata-mata bentuk dokumen yang digunakan, melainkan kecermatan pejabat pemerintahan dalam memastikan kesesuaian antara fakta pendidikan dan keputusan administrasi yang diterbitkan.
Kewenangan administratif tidak boleh dijalankan secara mekanis. Pejabat yang menerbitkan keputusan harus melakukan verifikasi terhadap kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar keputusannya.
Pembatalan dokumen tidak otomatis membatalkan jabatan
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana akibat hukum putusan MA tersebut terhadap pencalonan dan jabatan Wakil Presiden?
Menurut saya, persoalan ini harus dianalisis dengan membedakan beberapa objek hukum. Pertama, surat keterangan penyetaraan pendidikan. Kedua, penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga, hasil pemilihan umum. Keempat, jabatan Wakil Presiden.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 secara langsung menguji keputusan administrasi di bidang pendidikan. Putusan tersebut tidak secara langsung membatalkan penetapan pasangan calon oleh KPU, hasil pemilihan umum, ataupun menetapkan pemberhentian Wakil Presiden.
Dengan demikian, pembatalan surat penyetaraan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pembatalan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum.
Namun, bukan berarti putusan tersebut tidak memiliki relevansi terhadap proses pencalonan.
Apabila dokumen yang sebelumnya digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pendidikan kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan, tentu muncul pertanyaan mengenai dasar pembuktian yang digunakan dalam proses verifikasi pencalonan.
Meski demikian, pembatalan surat penyetaraan juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang secara definitif tidak pernah menamatkan pendidikan setingkat SMA melalui jalur lain. Hal tersebut harus dinilai berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berwenang.
Di sinilah pentingnya membedakan antara tidak sahnya satu dokumen administrasi dan kesimpulan bahwa persyaratan pendidikan seseorang tidak terpenuhi.
Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.
Putusan MA dan MK memiliki objek hukum berbeda
Persoalan ini juga perlu dilihat bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam putusan tanggal 6 Oktober 2026 tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
MK juga menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan kelulusan atau tamatnya suatu jenjang pendidikan.
Namun, permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kedua putusan tersebut memiliki objek dan akibat hukum yang berbeda. Putusan MK tidak menyatakan jabatan Wakil Presiden batal, sedangkan putusan MA secara konkret membatalkan surat administrasi penyetaraan pendidikan.
Keduanya memiliki titik temu pada persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses penyetaraan. Akan tetapi, batas kewenangan masing-masing lembaga peradilan tetap harus dihormati.
Putusan MK yang tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap substansi surat penyetaraan. Sebaliknya, pertimbangan hukum MK juga tidak boleh dimaknai sebagai amar yang telah memberhentikan atau mendiskualifikasi Wakil Presiden.
Bagaimana dengan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembatalan surat penyetaraan dapat menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden?
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mencakup keadaan ketika pejabat yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, pembatalan sebuah dokumen administrasi tidak otomatis memenuhi seluruh unsur dan tahapan konstitusional tersebut.
Harus dibedakan antara persoalan pemenuhan persyaratan ketika seseorang mendaftar sebagai calon, keadaan ketika seseorang telah menjabat, cacat administrasi pada dokumen yang digunakan, serta dugaan pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori Pasal 7A UUD 1945.
Menurut saya, putusan MA dapat menjadi fakta hukum yang relevan dalam pembahasan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan. Namun, putusan tersebut bukan pengganti mekanisme konstitusional pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Apabila persoalan ini hendak dibawa ke ranah pemberhentian, diperlukan proses pembuktian, penilaian konstitusional, dan mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan kata lain, pembatalan surat penyetaraan dapat memunculkan persoalan hukum lanjutan, tetapi tidak boleh langsung disimpulkan sebagai dasar otomatis untuk mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Akuntabilitas berantai keputusan administrasi
Perkara ini sesungguhnya menghadirkan persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum ketika suatu keputusan administrasi menjadi dasar bagi lahirnya keputusan lain.
Dalam hukum administrasi negara, pembatalan keputusan yang menjadi dasar bagi keputusan berikutnya tidak selalu berarti seluruh keputusan turunannya otomatis ikut batal. Harus diperiksa apakah keputusan berikutnya bergantung secara hukum pada keputusan yang dibatalkan, apakah terdapat bukti atau dasar hukum lain, serta apakah tersedia mekanisme koreksi terhadap keputusan tersebut.
Dalam konteks ini, surat penyetaraan pendidikan pernah digunakan dalam proses pembuktian persyaratan pencalonan. Karena itu, pembatalannya semestinya menjadi alasan untuk mengevaluasi proses verifikasi dokumen yang dilakukan pada saat pencalonan.
Saya mengajukan gagasan yang dapat disebut sebagai Doktrin Akuntabilitas Berantai Keputusan Administrasi dalam Pengisian Jabatan Konstitusional.
Gagasan ini merupakan konstruksi akademik yang saya kembangkan, bukan doktrin resmi yang telah diakui dalam hukum positif Indonesia.
Substansinya sederhana: setiap keputusan administrasi yang menjadi dasar bagi lahirnya legitimasi jabatan publik harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika keputusan dasar tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan.
Prinsip ini tidak berarti setiap pembatalan dokumen otomatis menggugurkan keputusan atau jabatan yang lahir setelahnya. Akan tetapi, hubungan hukum antara keputusan awal dan keputusan berikutnya tidak boleh diabaikan.
Kepastian hukum tidak semestinya digunakan untuk mempertahankan keputusan yang memiliki persoalan mendasar pada fakta pembentukannya. Sebaliknya, upaya mengoreksi keputusan administrasi juga tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan batas kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Negara perlu memastikan kepastian hukum
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 memberikan pengingat bahwa keputusan administrasi pemerintahan harus dibangun di atas fakta yang benar dan proses yang cermat.
Kementerian yang membidangi pendidikan perlu melaksanakan amar putusan secara konsisten sekaligus mengevaluasi mekanisme penerbitan surat penyetaraan pendidikan luar negeri.
KPU juga perlu memperkuat verifikasi substantif terhadap dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administratif, tetapi juga harus memperhatikan apakah dokumen tersebut benar-benar membuktikan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Di sisi lain, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional perlu memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum apabila dokumen yang pernah digunakan dalam proses pencalonan kemudian dibatalkan oleh pengadilan.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak seharusnya diselesaikan melalui kesimpulan politik yang terburu-buru. Setiap akibat hukum harus ditentukan melalui mekanisme yang tepat, berdasarkan bukti, kewenangan, dan ketentuan konstitusi.
Sebab, dalam negara hukum, kepastian jabatan publik tidak cukup hanya bertumpu pada legitimasi hasil pemilihan. Proses administrasi yang menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan jabatan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Di situlah makna penting putusan ini: bukan untuk menarik kesimpulan yang melampaui amar pengadilan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan negara, dari penerbitan dokumen hingga pengisian jabatan konstitusional, tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas.
