JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen terhadap perusahaan multinasional pada September 2026.
Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro per tahun atau setara sekitar Rp15,17 triliun. Nilai tersebut dihitung menggunakan asumsi kurs Rp20.230 per euro.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan penerapan pajak minimum global merupakan langkah pemerintah untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara proporsional sesuai aktivitas ekonominya di Indonesia.
Baca Juga : Resep Tim Telur Lembut dan Mulus ala Chawanmushi, Cocok untuk Menu Sehat di Rumah
“Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas multinasional enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun,” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mencegah perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif dan aturan perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya.
Selain itu, penerapan GMT diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik.
Baca Juga : Resep Sop Ayam Telur Tahu Bulat, Kuah Gurih dan Hangat Cocok untuk Menu Keluarga
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pendataan terhadap perusahaan yang berpotensi masuk dalam cakupan kebijakan pajak minimum global.
Pendataan tersebut mengacu pada data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023.
Bimo mengungkapkan, untuk wajib pajak dalam negeri, DJP mencatat terdapat 37 entitas induk dan 1.721 entitas anak.
Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri, tercatat sebanyak 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang terdiri dari entitas induk maupun anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan administrasi sekaligus memastikan perusahaan yang masuk dalam cakupan kebijakan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Meski demikian, tidak semua perusahaan multinasional otomatis dikenakan pajak minimum global.
Terdapat dua kriteria utama yang harus dipenuhi perusahaan, yakni:
- Merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan pendapatan bruto konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro.
- Ambang batas pendapatan tersebut harus terpenuhi setidaknya dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GMT.
Dengan ketentuan tersebut, perusahaan domestik yang menjadi bagian dari grup multinasional juga berpotensi masuk dalam cakupan kebijakan ini.
Apa Tujuan Penerapan Pajak Minimum Global 15 Persen?
Penerapan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan internasional Pilar Dua (Pillar Two) yang dikembangkan oleh OECD dan G20.
Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Selama ini, perbedaan tarif pajak antarnegara kerap dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengatur lokasi pencatatan keuntungan sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.
Melalui GMT, negara-negara yang menerapkan kesepakatan tersebut berupaya memastikan perusahaan multinasional berskala besar membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15 persen di setiap yurisdiksi tempat mereka menjalankan kegiatan usaha.
Bimo menyebut, kebijakan ini juga bertujuan mencegah praktik race to the bottom, yakni persaingan antarnegara dengan cara menurunkan tarif pajak demi menarik investasi.
Pemerintah berharap penerapan standar pajak minimum global dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih seimbang.
Di sisi lain, tambahan penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan multinasional diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.
Bagaimana Mekanisme Pengenaan Pajak Minimum Global?
Perlu diketahui, penerapan tarif GMT sebesar 15 persen bukan berarti pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia menjadi 15 persen.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, angka tersebut merupakan batas minimum tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (ETR) yang dihitung berdasarkan ketentuan GloBE.
Apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan di Indonesia berada di bawah 15 persen, perusahaan tersebut berpotensi dikenakan pajak tambahan atau top-up tax untuk memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan.
Sebaliknya, perusahaan yang telah membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15 persen pada prinsipnya tidak perlu membayar pajak tambahan melalui mekanisme tersebut.
Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga mekanisme utama yang digunakan, yaitu:
1. Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)
Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mengenakan pajak tambahan di dalam negeri terhadap laba perusahaan yang tarif pajak efektifnya berada di bawah 15 persen.
2. Income Inclusion Rule (IIR)
Mekanisme ini mengatur pengenaan pajak tambahan kepada entitas induk atas penghasilan anak perusahaan di negara lain yang dikenai pajak dengan tarif rendah.
3. Undertaxed Payment Rule (UTPR)
Mekanisme ini menjadi langkah lanjutan apabila pajak tambahan yang seharusnya dipungut melalui IIR belum sepenuhnya dikenakan.
Ketiga mekanisme tersebut menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan multinasional memenuhi standar pajak minimum global.
Dengan penerapan GMT, pemerintah Indonesia berharap hak pemajakan atas aktivitas ekonomi perusahaan multinasional dapat lebih optimal sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan.(**)
