JAKARTA – Isu pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Di tengah beredarnya isu tersebut, muncul pula wacana pemakzulan Gibran dari jabatannya terkait persoalan ijazah SMA.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pergantian wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan sebelum masa pemerintahan berakhir.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi wakil presiden memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil presiden membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan sekaligus dapat menggantikan presiden apabila terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Baca Juga : Resep Pallubasa Khas Makassar, Kuah Gurih dengan Daging dan Hati Sapi
Namun, jabatan wakil presiden juga dapat berakhir sebelum masa jabatannya selesai, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
Lantas, bagaimana aturan pengunduran diri dan pemilihan wakil presiden pengganti?
UUD 1945 Tidak Mengatur Rinci Prosedur Pengunduran Diri Wapres
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, menjelaskan bahwa UUD 1945 belum mengatur secara terperinci prosedur pengunduran diri secara sukarela oleh seorang wakil presiden.
Baca Juga : Wedang Ronde, Minuman Hangat yang Cocok Dinikmati Saat Musim Hujan, Ini Resep Lengkapnya
Menurutnya, diperlukan pernyataan tertulis yang autentik, penyampaian resmi kepada lembaga negara terkait, serta kepastian mengenai waktu berakhirnya jabatan.
“Menurut konstruksi hukum tata negara, diperlukan pernyataan tertulis yang autentik, penyampaian secara resmi kepada lembaga negara terkait, serta kepastian mengenai saat berakhirnya jabatan,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (11/11/2026).
Dengan demikian, pernyataan lisan, unggahan media sosial, ataupun sinyal politik belum cukup untuk menyatakan seorang wakil presiden resmi mengundurkan diri.
Sunny menegaskan, pengunduran diri wakil presiden merupakan peristiwa konstitusional karena jabatan tersebut berasal dari mandat rakyat melalui pemilihan umum.
“Berakhirnya jabatan wakil presiden bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan peristiwa konstitusional yang berkaitan dengan mandat rakyat dan kesinambungan pemerintahan,” katanya.
Pernyataan Ingin Mundur Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan
Sunny juga mengingatkan pentingnya membedakan antara pernyataan keinginan untuk mengundurkan diri dengan pengunduran diri yang telah berlaku secara hukum.
Seorang wakil presiden memang dapat menyampaikan keinginannya untuk mundur. Namun, selama belum terdapat kepastian hukum mengenai berakhirnya jabatan, yang bersangkutan tetap berstatus sebagai wakil presiden.
“Hal yang paling penting adalah membedakan antara pernyataan kehendak untuk mengundurkan diri dan pengunduran diri yang telah efektif secara hukum,” tegasnya.
Menurut Sunny, terdapat tiga hal penting yang harus dipastikan dalam proses tersebut, yaitu:
- Keabsahan kehendak wakil presiden untuk mengundurkan diri.
- Kepastian hukum mengenai berakhirnya masa jabatan.
- Pelaksanaan mekanisme pengisian jabatan kosong sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketiga aspek tersebut diperlukan agar pergantian wakil presiden tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden Tidak Bisa Memberhentikan Wapres Secara Sepihak
Hal lain yang perlu dipahami adalah presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak melalui keputusan presiden.
Pasalnya, presiden dan wakil presiden merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum.
Kedudukan keduanya berbeda dengan hubungan presiden dan menteri yang pengangkatan maupun pemberhentiannya menjadi kewenangan presiden.
Mekanisme pemberhentian wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk melalui proses pemakzulan atau impeachment.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemberhentian dapat dilakukan apabila wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat tersebut.
Namun, proses pemakzulan tidak bisa langsung diputuskan oleh DPR.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti?
Apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, baik karena mengundurkan diri, meninggal dunia, maupun diberhentikan sesuai mekanisme konstitusi, pengisian jabatan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Sidang tersebut bertujuan memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Sunny Ummul Firdaus menjelaskan, kewenangan mengajukan dua nama calon berada di tangan presiden. Sementara itu, MPR memiliki kewenangan untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Secara garis besar, mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti meliputi empat tahapan:
- Terjadi kekosongan jabatan: Wakil presiden berhenti menjabat secara sah karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan sesuai ketentuan konstitusi.
- Presiden mengusulkan dua calon: Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR.
- MPR menggelar sidang: MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
- MPR memilih pengganti: MPR menentukan satu dari dua calon yang diajukan presiden untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Dengan mekanisme tersebut, presiden tidak dapat langsung menunjuk wakil presiden baru. Keputusan pengisian jabatan tetap berada di tangan MPR sesuai amanat UUD 1945.
Bagaimana Jika Presiden, DPR, dan MPR Berbeda Pendapat?
Dalam praktik politik, perbedaan pandangan antara presiden, DPR, dan MPR mengenai calon wakil presiden pengganti sangat mungkin terjadi.
Namun, Sunny menjelaskan bahwa konstitusi telah membagi kewenangan masing-masing lembaga negara dalam proses pemilihan tersebut.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden. Sementara itu, MPR berwenang memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Adapun DPR tidak memiliki kewenangan tersendiri sebagai lembaga untuk menyetujui atau menolak calon yang diajukan presiden.
Meski demikian, anggota DPR tetap dapat memberikan suara dalam pemilihan karena DPR merupakan bagian dari keanggotaan MPR bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Artinya, anggota DPR memiliki hak suara dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR, bukan sebagai lembaga DPR.
“Yang perlu dipahami, perbedaan pilihan politik merupakan bagian yang sah dari mekanisme demokrasi. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak boleh menyebabkan lembaga negara mengabaikan kewajiban konstitusionalnya,” kata Sunny.
Ia menambahkan, apabila terjadi kebuntuan politik, penyelesaiannya harus tetap mengacu pada mekanisme yang tersedia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Presiden, DPR, MPR, maupun MK tidak boleh memperluas kewenangannya di luar ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam negara hukum, perbedaan kepentingan politik tidak boleh mengakibatkan terhentinya pelaksanaan mandat konstitusional,” pungkasnya.
Dengan demikian, apabila jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengalami kekosongan, proses penggantinya tidak bisa dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Mekanisme konstitusi mengamanatkan presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih satu di antaranya dalam sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.(**)
