BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya menemui warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang sempat meluapkan protes keras usai penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah tersebut. Dalam pertemuan di kediamannya di Pakuan, Subang, Dedi berjanji akan memberikan lapangan kerja baru bagi warga terdampak mulai awal November 2025.
Sebelumnya, seorang warga Parung Panjang viral di media sosial setelah memprotes kebijakan penutupan tambang yang dianggap membuatnya kehilangan penghasilan. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun resmi Dedi Mulyadi, pria tersebut tampak memakan kelapa sambil mengeluh tak mampu membeli beras.
Menanggapi hal itu, Dedi atau yang karib disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan alasan penutupan tambang. Ia mengatakan, aktivitas tambang di Parung Panjang selama ini menyebabkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga korban jiwa.
Baca Juga: Ziffa 3×3 Basketball Competition: Ajang Gali Potensi Atlet Muda Sukabumi
“Ku kituna, teu kudu melang bapak, kuring tanggung jawab. Kasihan warga Jawa Barat ngan ukur bisa ngahakan kalapa,” ujar Dedi dalam bahasa Sunda, menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas dampak sosial kebijakan tersebut.
Dedi juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan membuka program pekerjaan baru di bidang energi kebersihan, saluran air, serta pembangunan jalan, irigasi, dan drainase.
“Mimiti November, bapak jeung babaturanana bakal digarap dina program energi kebersihan, saluran air, jeung proyek pembangunan jalan, irigasi, drainase,” kata Dedi.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan membantu sekitar 3.500 keluarga di wilayah Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg, dan Tenjo yang terdampak langsung akibat penutupan tambang.
Baca Juga: Satu Orang Tewas dalam Kecelakaan Dua Motor di Jalan Cisaat Sukabumi
Sementara itu, hasil poling publik yang dilakukan melalui situs pollingkita.com menunjukkan bahwa mayoritas warga mendukung langkah penutupan tambang. Dari lebih dari 10 ribu suara yang masuk, 74,1 persen responden setuju tambang dihentikan secara permanen, sedangkan 25,3 persen tidak setuju.
Namun, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom, mengingatkan agar Pemprov Jabar tetap memperhatikan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Menurutnya, penutupan tambang membuat proyek infrastruktur di Bogor terhambat karena kekurangan pasokan material.
“Proyek APBD kan sedang berjalan, akhirnya material tidak ada dan mengambil ke wilayah lain. Bahkan informasinya harga material juga menjadi naik,” ujarnya.
Baca Juga: Diminta Lapor soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Mahfud MD: Agak Aneh Ini!
Aan juga meminta agar Pemprov Jabar melakukan evaluasi menyeluruh agar penutupan tambang tetap efektif tanpa merugikan banyak pihak.
“Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik,” tambahnya.
Terlepas dari dampak ekonomi yang muncul, banyak warga menilai penutupan tambang membawa manfaat lingkungan. Udara di sekitar wilayah Parung Panjang kini dinilai lebih bersih, dan jalanan tidak lagi dipadati truk pengangkut material seperti sebelumnya.
