SUKABUMI— Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menanamkan penguatan karakter aparatur sipil negara (ASN) melalui pendekatan spiritual. Langkah ini diwujudkan lewat kegiatan pengajian Majelis Ta’lim Aparatur (MTA) yang digelar di Aula Sekretariat Daerah, Senin (13/4/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menilai bahwa pembangunan kualitas ASN tidak cukup hanya melalui peningkatan kompetensi teknis. Menurutnya, aspek akhlak dan spiritualitas menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengajian perdana yang menjadi titik awal pembinaan moral aparatur di lingkungan Setda. “Pengajian ini yang pertama dilaksanakan, dan memiliki peran penting dalam membentuk akhlak aparatur,” ujarnya.
Baca Juga: Viral Aksi Pria Berpakaian Minim di Kasepuhan Gelar Alam Sukabumi
Ade menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan melalui MTA harus tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari. Ia meyakini, aparatur yang memiliki integritas dan moral yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih jauh, ia mendorong agar kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di tingkat Sekretariat Daerah. Seluruh perangkat daerah hingga kecamatan diharapkan dapat mengadopsi program tersebut secara berkelanjutan.
“Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah, termasuk para camat, dapat melaksanakan MTA ini dengan baik,” tegasnya.
Baca Juga: Kecelakaan di Pesisir Ujunggenteng, Satu Tewas dan Satu Luka Berat
Sementara itu, dalam tausyiah yang disampaikan, Ketua PCNU Kabupaten Sukabumi, KH. E. Supriatna Mubarok, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kemampuan intelektual dan spiritual bagi ASN. Ia menilai, keduanya harus berjalan beriringan agar pelayanan kepada masyarakat tidak hanya profesional, tetapi juga berlandaskan nilai moral.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sukabumi berharap lahir aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.
