SUKABUMIKU.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menghadapi tantangan refocusing anggaran menyusul kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ironisnya, di saat bersamaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi tengah mempersiapkan anggaran untuk retreat kepala daerah terpilih yang akan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari mendatang.
Retreat tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Namun, setiap kepala daerah tetap dibebankan biaya akomodasi dan konsumsi sebesar Rp2.750.000 per hari selama delapan hari, yang disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia. Dengan 481 kepala daerah yang berpartisipasi, total biaya yang terkumpul dari kegiatan ini cukup besar.
Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengonfirmasi bahwa Pemkot Sukabumi telah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi untuk retreat ini, meskipun mungkin akan ada pergeseran penggunaannya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, mengungkapkan, Pemkot Sukabumi telah menerima koreksi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). “Terkait kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pasti akan berdampak juga pada anggaran Pemkot Sukabumi. Hari ini, kami sudah menerima koreksi TKDD. Salah satu Dana Alokasi Umum (DAU) yang awalnya miliaran rupiah kini menjadi nol. Itu baru dana dari pusat, belum lagi potensi pengurangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Asep pekan lalu.
Asep menjelaskan, meskipun perhitungan total anggaran yang akan direfocusing masih berlangsung, sudah ada indikasi pengurangan DAU lebih dari Rp7 miliar. Pemkot Sukabumi juga akan memangkas beberapa jenis belanja daerah, seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor, hingga 50 persen untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Langkah ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Bappeda dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerah. (mrf/*)
