SUKABUMIKU.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret di Magelang.
Dedi menyatakan bahwa arahan tersebut merupakan hak Megawati sebagai pimpinan partai, namun ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, kewajiban utamanya adalah menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (21/2/2025).
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat tetap akan mengikuti retret di Magelang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa pendanaan untuk kegiatan tersebut tidak berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat resmi yang menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang. Instruksi ini muncul di tengah situasi politik yang memanas, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dedi menilai bahwa meskipun arahan partai tetap penting, setelah menjabat sebagai kepala daerah, prioritas utama adalah menjalankan tugas pemerintahan dengan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan berbagai dinamika politik yang terjadi, keputusan para kepala daerah terkait keikutsertaan dalam retret ini masih menjadi perhatian publik. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.(Sei)
