SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan pentingnya hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terhalang persoalan administratif.
Dessy mengatakan, pernyataan Gubernur Dedi Mulyadibyang akrab disapa KDMbmerespons keresahan masyarakat, khususnya saat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang kerap menyulitkan calon siswa karena kendala dokumen seperti Kartu Keluarga (KK).
“Saya pikir ini memang persoalan yang dihadapi kita semua. Pak Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa hak pendidikan adalah kewajiban negara untuk menyiapkan dan memberikan akses kepada seluruh anak bangsa,” ujar Dessy, Minggu (06/07/25).
BACA JUGA: Dessy Susilawaty Apresiasi Komitmen Polri Di Hut Bhayangkara Ke-79: Semakin Dekat Dengan Rakyat
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diapresiasinya adalah diterbitkannya surat edaran oleh Sekda Jabar untuk memberikan kelonggaran bagi siswa yang mengalami hambatan administratif.
“Langkah ini sangat membantu. Kami dari sisi legislatif sangat mengapresiasi karena akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan,” tambahnya.
Dessy juga mengungkapkan bahwa Gubernur Jabar turut memuji sistem penerimaan siswa di Kota Depok yang dinilainya berani dan adaptif terhadap kondisi nyata masyarakat. Ia membagikan kisah pribadinya tentang keponakannya yang tidak lolos ke sekolah negeri namun tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa menjadikan hal tersebut sebagai masalah besar.
“Itu contoh bahwa sistem bisa fleksibel. Intinya adalah semua anak tetap bisa sekolah,” kata Dessy.
BACA JUGA: Dessy Susilawaty: Perubahan Jadwal Dewan Harus Selaras dengan Kepentingan Publik
Meskipun mendukung penuh kebijakan tersebut, Dessy mengingatkan pentingnya penataan jangka panjang sektor pendidikan, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai untuk menampung lonjakan peserta didik setiap tahun.
“Ke depan kita perlu menyiapkan sekolah secara lebih proporsional. Termasuk SMA dan SMK, harus ada perencanaan matang dari sisi jumlah, kapasitas, serta persebaran fasilitas pendidikan agar tidak timpang,” tegasnya. (Ky)
