SUKABUMI – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, menyoroti pentingnya penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Sukabumi, baru-baru ini.
Dessy mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau sekitar Rp1.800 triliun, telah dialokasikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, dan dana bagi hasil. Namun, menurutnya, setelah dana tersebut diterima oleh pemerintah daerah, tidak ada sistem evaluasi yang cukup kuat untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.
“Ini menjadi perhatian serius. Dana sebesar itu seharusnya dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan di daerah, tapi jika tidak digunakan dengan tepat, tentu akan sia-sia,” ujar Dessy.
Ia menambahkan, DAK yang bersifat spesifik seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya dan disertai pengawasan serta evaluasi yang terukur. Sayangnya, sejauh ini belum ada instrumen evaluasi yang menyeluruh terhadap implementasi dana tersebut di lapangan.
“Kita tidak ingin dana yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, justru terhambat atau tidak digunakan sesuai tujuan karena lemahnya pengawasan,” tegas politisi Partai PAN tersebut.
Dessy menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendorong penguatan pengawasan penggunaan dana transfer dari pusat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Harus ada evaluasi berkala dan laporan realisasi anggaran yang bisa diakses publik,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, ia berharap pemerintah daerah di Jawa Barat dapat lebih serius dalam menyusun program-program berbasis kebutuhan riil masyarakat, agar dana yang dikucurkan pusat benar-benar berdampak positif dan berkelanjutan. (Ky)
