SUKABUMI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan sejumlah catatan kritis dalam Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (19/6/2025).
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap rencana pembangunan infrastruktur, khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026 mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perbaikan jalan-jalan kabupaten yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian lebih.
“Kami banyak menyoroti pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan kabupaten. Ini menjadi perhatian kami agar bisa menjadi prioritas pemerintah dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ungkap Erpa.
Baca Juga: Kampung Nyangkokot di Sukabumi Siap Jadi Wisata Alam, Pemdes Mekarsari Anggarkan Untuk Umkm Lokal
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk meninjau kembali Peraturan Bupati (Perbup) terkait penetapan kawasan kumuh. Menurutnya, Perbup tersebut justru membatasi pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di beberapa wilayah.
“Kami mendorong agar Perbup tentang kawasan kumuh itu bisa dicabut. Dengan begitu, pembangunan jalan lingkungan tidak hanya terfokus pada wilayah yang masuk kawasan kumuh saja, tetapi bisa dilakukan di seluruh kecamatan,” tegasnya.
Erpa menambahkan, meskipun pembangunan jalan lingkungan penting, Fraksi PKS meminta agar pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten sebagai akses utama perekonomian dan mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Pemuda Asal Samarinda Tewas Kecelakaan di Jalan Kiaradua-Palabuhanratu, Sukabumi
“Harapannya, pemerintah bisa lebih fokus terhadap pembangunan jalan kabupaten agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS berharap Pemkab Sukabumi bisa mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Ndiw)
