SUKABUMI – Kembali beredarnya video seorang ibu pasca melahirkan yang ditandu warga melewati jalan licin dan terjal di Desa Mangunjaya, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, menjadi tamparan keras bagi pemenuhan hak dasar masyarakat desa, khususnya akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan layak.
Peristiwa yang terjadi di Kampung Cijawa itu bukan sekadar soal jalan rusak, melainkan gambaran nyata rapuhnya sistem pendukung layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah terpencil. Dalam kondisi darurat medis—plasenta tidak kunjung keluar usai persalinan—seorang ibu bernama Anis (38) harus mempertaruhkan keselamatannya dengan ditandu sejauh hampir dua kilometer karena ambulans desa tak mampu menjangkau rumahnya.
Video yang diunggah akun TikTok Pemerintah Desa Mangunjaya pada Kamis (1/1/2026) memperlihatkan warga dan perangkat desa bergotong royong membawa pasien menggunakan alat seadanya. Di balik solidaritas itu, terselip ironi: negara absen saat keselamatan warganya bergantung pada cuaca dan kekuatan tenaga manusia.
Bidan Desa Mangunjaya, Nopi, membenarkan bahwa pasien harus segera dirujuk ke Puskesmas Waluran karena kondisi persalinan yang berisiko. Namun medan jalan yang rusak, terjal, dan licin membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintas, terutama saat hujan.
“Ini bukan kejadian pertama. Setiap hujan turun, akses menjadi sangat sulit. Dalam kondisi darurat, pilihan kami sangat terbatas,” ujarnya, Minggu (4/1/2026).
Meski proses evakuasi berjalan lancar dan ibu serta bayi dinyatakan selamat, kejadian ini kembali membuka pertanyaan lama: sejauh mana negara hadir menjamin keselamatan ibu melahirkan di wilayah pedesaan?
Penjabat Kepala Desa Mangunjaya, Dedi Suryadi, mengakui keterbatasan anggaran desa menjadi alasan belum diperbaikinya jalan tersebut. Anggaran pembangunan sebelumnya dialihkan untuk perbaikan jembatan rusak akibat bencana alam, sementara perbaikan jalan dilakukan secara swadaya oleh warga.
Baca Juga: Wali Kota Ajak Bangun Kota Sukabumi Lebih Bercahaya dan Bebas Zona Pungli di 2026
Pernyataan ini menegaskan bahwa desa berada pada posisi dilematis: dihadapkan pada kebutuhan infrastruktur yang mendesak, namun tidak dibarengi dukungan anggaran yang memadai. Ketika Dana Desa habis untuk penanganan darurat, keselamatan ibu hamil dan pasien kritis menjadi taruhan berikutnya.
Lebih ironis lagi, imbauan agar warga melahirkan di fasilitas kesehatan justru berbenturan dengan realitas akses. Tanpa jalan yang layak, imbauan tersebut menjadi sekadar norma administratif yang sulit diterapkan di lapangan.
Kasus di Mangunjaya ini menambah daftar panjang persoalan akses layanan dasar di wilayah selatan Sukabumi. Ia menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan agar tidak lagi memandang peristiwa semacam ini sebagai kejadian insidental, melainkan sebagai kegagalan struktural yang berulang.
Selama infrastruktur dasar belum menjadi prioritas nyata, keselamatan warga desa akan terus bergantung pada gotong royong, bukan jaminan sistem. Dan selama itu pula, risiko ibu melahirkan ditandu di jalan licin akan tetap menjadi pemandangan yang berulang, bukan pengecualian.
