JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa seluruh pekerja pabrik genteng wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari perusahaan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan tersebut berlaku bagi seluruh pekerja, termasuk buruh harian lepas dan kuli muat yang bekerja di sektor industri genteng.
Penegasan itu disampaikan KDM saat melakukan kunjungan kerja dengan meninjau infrastruktur jalan sekaligus berdialog langsung dengan warga, pekerja, dan pengusaha pabrik genteng.
Baca Juga : Resep Sop Ayam Telur Tahu Bulat, Kuah Gurih dan Hangat Cocok untuk Menu Keluarga
Dalam kesempatan tersebut, KDM menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, terutama terhadap risiko kecelakaan kerja maupun persoalan kesehatan.
“Kewajiban pimpinan perusahaan adalah memberikan perlindungan minimal berupa asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan kepada para pekerjanya. Supaya apa? Supaya usaha yang dijalankan mendapat keberkahan dan para pekerja terlindungi jika terjadi risiko kecelakaan kerja,” ujar KDM.
Selain membahas perlindungan tenaga kerja, KDM juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan industri lokal, termasuk kerajinan genteng tradisional.
Baca Juga : Resep Jamu Kunci Sirih, Minuman Tradisional dengan Aroma Rempah yang Khas
Menurutnya, industri genteng memiliki potensi untuk mendukung program pembangunan rumah sederhana karena produknya dinilai ramah lingkungan dan ekonomis.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terus mendorong perbaikan infrastruktur jalan agar aktivitas ekonomi masyarakat dan distribusi hasil produksi industri lokal dapat berjalan lebih lancar.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah berupaya memastikan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk buruh di sektor informal dan industri skala lokal, dapat diterapkan secara optimal.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penyerapan aspirasi masyarakat, pelaku UMKM, pengusaha genteng, serta para pekerja guna mendorong pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial di Jawa Barat.(**)
