SUKABUMI – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Yusuf Maulana, turut mendalami pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis 6 Agustus 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan Komisi IV DPRD Jawa Barat melalui kunjungan kerja ke Kantor UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PPP LLASDP) Cinunuk.
Kunjungan kerja itu menjadi bagian dari upaya Komisi IV melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan pelayanan di sektor perhubungan, sekaligus menggali kondisi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan anggaran.
Baca Juga: Negeri yang Sibuk Mengejar Dunia, Lalu Bertanya Mengapa Kehilangan Berkah
Yusuf Maulana bersama jajaran Komisi IV kemudian melanjutkan agenda dengan rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja DPRD Jawa Barat.
Rapat tersebut melibatkan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
Pembahasan lintas perangkat daerah tersebut dinilai penting untuk memastikan perubahan kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada alokasi anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Jawa Barat secara berkelanjutan.
Baca Juga: MAN 2 Kota Sukabumi Juara PORSENI 2026, Lolos Wakili Kota ke Tingkat Jawa Barat
Sebagai bagian dari Komisi IV, Yusuf Maulana turut mendorong agar setiap program yang masuk dalam perencanaan pembangunan memiliki manfaat yang jelas dan tepat sasaran.
Menurutnya, proses pembahasan anggaran harus berjalan seiring dengan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dituangkan dalam APBD dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.
Kunjungan ke UPTD PPP LLASDP Cinunuk juga menjadi bagian dari proses menyerap informasi secara langsung. Temuan dan kebutuhan di lapangan kemudian menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan bersama mitra kerja.
Baca Juga: Lapangan Cisuru Disulap Jadi Pusat Perayaan HUT RI, Mahasiswa KKM dan Warga Satukan Tenaga
Komisi IV DPRD Jawa Barat sendiri memiliki ruang lingkup kerja yang mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pembangunan, pekerjaan umum, sumber daya air, perhubungan, dan lingkungan hidup.
Melalui pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Yusuf Maulana bersama Komisi IV mendorong adanya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
“Yang kita dorong adalah bagaimana setiap program pembangunan benar-benar memiliki manfaat nyata, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” ujar Yusuf Maulana.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp50.000, Tembus Rp2,679 Juta per Gram
Ia menegaskan, proses pengawasan dan pembahasan kebijakan harus terus dilakukan agar pembangunan Jawa Barat tidak hanya berjalan sesuai perencanaan, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dari lapangan menyerap informasi, dari pembahasan mengawal kebijakan untuk Jawa Barat yang maju, berkelanjutan dan sejahtera.
