Kota Sukabumi

Kota Santri Sukabumi Tak Cukup Jadi Slogan, Pesantren Dorong Perda hingga Alokasi APBD

×

Kota Santri Sukabumi Tak Cukup Jadi Slogan, Pesantren Dorong Perda hingga Alokasi APBD

Sebarkan artikel ini
Halaqoh ke-2 Forum Pondok Pesantren Kota Sukabumi di Pondok Pesantren Assobariyah 2, Sukaraja, membahas penguatan kebijakan dan peran pesantren dalam mewujudkan Kota Sukabumi sebagai Kota Santri. (Foto: Istimewa)

SUKABUMI – Predikat Kota Santri yang melekat pada Kota Sukabumi didorong agar diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang konkret. Tidak cukup hanya menjadi identitas daerah atau agenda seremonial, pengembangan ekosistem pesantren dinilai membutuhkan payung hukum, dukungan anggaran, serta program pemberdayaan yang terukur.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Halaqoh ke-2 Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Sukabumi di Pondok Pesantren Assobariyah 2, Batu Karut, Sukaraja, Rabu (18/11/2026). Kegiatan bertema Mengokohkan Peran Ulama dan Umara dalam Implementasi Kota Sukabumi sebagai Kota Santri itu diikuti sekitar 60 pimpinan pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Dr. H. Mulyawan Safwandy Nugraha, M.Ag., M.Pd., yang menjadi salah satu narasumber, menilai tahun 2027 perlu menjadi momentum transformasi gagasan Kota Santri menjadi kebijakan pembangunan daerah.

Baca Juga: Enam Ruang Kelas SDN 2 Cimanggu Direhabilitasi, Anggaran Revitalisasi Tembus Rp800 Juta

Menurut Mulyawan, terdapat tiga instrumen utama yang perlu dipastikan pemerintah daerah, yakni kepastian hukum melalui Peraturan Daerah (Perda), dukungan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang memiliki target terukur.

Ia juga memaparkan delapan pilar mandat hasil konsolidasi ulama, umara, dan Kementerian Agama pada 20 Oktober 2026. Mandat tersebut mendapat dukungan dari 60 pimpinan pesantren, termasuk Syamsul Ulum, Assobariyah, LEMKA, dan Al Fath.

Salah satu agenda yang didorong adalah pengesahan Perda Fasilitasi Pesantren. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan yang lebih terarah terhadap pengembangan pesantren.

Baca Juga: Pria Ditemukan Meninggal di Selokan Jalan Surade, Polisi Temukan Dugaan Bekas Kekerasan

Selain aspek regulasi, kemandirian ekonomi pesantren juga menjadi perhatian. Pesantren didorong mengembangkan kegiatan wirausaha, koperasi, dan UMKM, termasuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif.

Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, peta jalan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan agar anak tidak putus sekolah. Program vokasi dan sertifikasi santri juga dipandang penting untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja.

Dengan demikian, pesantren diharapkan tidak hanya berperan dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga ikut mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkot Dukung Penguatan Identitas Kota Santri

Dukungan terhadap penguatan peran pesantren juga disampaikan Pemerintah Kota Sukabumi. Dalam sambutan tertulis Wali Kota Sukabumi yang dibacakan Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Indri, pemerintah menilai Halaqoh ke-2 sebagai langkah strategis yang melibatkan berbagai sektor dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.

“Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, predikat Kota Santri bukan sekadar simbol, melainkan nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan sosial, dan pembentukan karakter generasi muda,” demikian pernyataan Wali Kota dalam sambutan tersebut.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada FPP Kota Sukabumi dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

Baca Juga: Layvin Kurzawa Resmi Pensiun, PERSIB Bandung Jadi Klub Terakhir dalam Kariernya

Halaqoh ini turut menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Agus Bukhori, Ketua FPP Kota Sukabumi Evi Hanafiah, serta Pimpinan Pondok Pesantren Assobariyah sekaligus Ketua MUI Kota Sukabumi Ahmad Nawawi Sadili.

Diskusi dipandu oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, Rizal Yusup Ramdan.

Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati pembentukan Tim Inisiator. Tim tersebut akan menyiapkan bahan audiensi resmi FPP dengan Wali Kota dan DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan kebutuhan regulasi serta dukungan anggaran bagi implementasi Kota Santri.

Hasil kerja tim selanjutnya akan dievaluasi dalam agenda Halaqoh ke-3. Langkah ini menjadi tahapan awal untuk mengawal agar gagasan Kota Santri dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang nyata.