SUKABUMI – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, Heri Gunawan, melakukan kunjungan kerja ke Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Rabu (11/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, politisi yang akrab disapa Hergun itu menyampaikan sejumlah catatan terkait peran strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan yang mencetak kader birokrat di Indonesia.
Menurut Heri Gunawan, IPDN harus mampu melahirkan aparatur pemerintahan yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan berinovasi.
“IPDN harus menjadi dapur pencetak pemimpin bangsa yang bersih dan inovatif, bukan sekadar pabrik birokrat administratif,” ujarnya.
Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah proses Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP). Hergun menilai seleksi tersebut harus benar-benar berlangsung objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Baca Juga: Hasim Adnan Ajak Masyarakat Tunaikan Zakat Fitrah untuk Sempurnakan Ibadah Ramadan
Ia menegaskan banyak generasi muda yang memiliki keinginan kuat untuk mengabdi melalui jalur pendidikan di IPDN, sehingga proses seleksi harus dijaga transparansinya.
“Banyak generasi muda yang ingin mengabdi pada negara melalui IPDN. Keinginan ini harus disambut dengan proses seleksi yang transparan dan adil,” katanya.
Selain soal seleksi, Heri Gunawan juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kampus regional IPDN. Dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp818,05 miliar, ia berharap modernisasi fasilitas tidak hanya terpusat di kampus utama Jatinangor, tetapi juga dilakukan di kampus lain seperti di Minahasa, Gowa, hingga Jayapura.
Di sisi lain, Hergun menilai IPDN juga perlu melakukan pembaruan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.
Baca Juga: Kantor Hukum Dr Padlilah Grup Gelar Buka Bersama, Pererat Silaturahmi Puluhan Advokat
Ia menilai lulusan IPDN di masa depan harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan data serta memahami perkembangan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan.
Selain kompetensi teknis, Heri Gunawan juga menyoroti pentingnya pembentukan karakter praja agar terbebas dari mentalitas feodalistik yang selama ini kerap menjadi stigma.
“Hapus stigma budaya kekerasan. Kita dukung penuh kebijakan zero tolerance bagi praja atau pengasuh yang melanggar disiplin. Lulusan IPDN harus murni menjadi pelayan rakyat, bukan pejabat yang minta dilayani,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hergun juga mengapresiasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan praja IPDN, termasuk pengiriman 1.908 praja ke lokasi bencana di Sumatera.
Baca Juga: Lima Orang Terluka, Polisi Kejar Pelaku Penyerangan di Jalan RE Martadinata Sukabumi
Namun demikian, ia mengaku menerima sejumlah keluhan dari para lulusan IPDN di daerah terkait stagnasi karier yang diduga dipengaruhi dinamika politik lokal.
“Banyak lulusan yang mengeluhkan stagnasi karier karena faktor politik lokal. Kita akan dorong regulasi ke Kemendagri agar pola karier lulusan IPDN tetap berbasis meritokrasi, bukan karena kedekatan politik,” ungkapnya.
Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-70 IPDN pada 17 Maret mendatang, Heri Gunawan berharap lembaga pendidikan tersebut terus melakukan pembenahan agar mampu mencetak aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi bagi masyarakat.
