SUKABUMIKU.id – Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) menggelar kegiatan Evaluasi Pelaporan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dan sosialisasi Scenario Planning untuk Perencanaan Pembangunan Inklusif di Kota Sukabumi (Scoppi) yang digelar di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi, Selasa (04/07/23).
Kegiatan yang dihadiri langsung Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi ini dalam rangka mendorong inovasi di setiap perangkat daerah dan berharap perencanaan pembangunan melibatkan kalangan difabel dan pemuda.
Momen tersebut dihadiri pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah dan Asda Bidang Administrasi Setda Kota Sukabumi Iskandar.
” Sesuai ketentuan, Kepala daerah wajib melaporkan inovasi dan ketika jadi kewajiban harus didistribusikan kepada seluruh SKPD maupun BUMD,” kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, kepada wartawan.
Setiap tahun terang Fahmi, ekpektasi masyarakat semakin besar dan masyarakat mudah menyampaikan keluhan di media sosial. Sehingga bukan hanya diketahui di Sukabumi tapi dunia.
Itulah sebabnya terang Fahmi, terjadi disrupsi transformasi dalam reformasi birokrasi. Dibutuhkan aparatur responsif dan adaptif, merespon apa yang diharapkan masyarakat.
”Kesigapan dan kecepatan pelayanan terutama aparatur di wilayah. Dalam kontek itu dibutuhkan inovasi di tiap SKPD,” ungkap Fahmi.
Fahmi pun menitipkan jangan merasa nyaman dengan status PNS, karena masyarakat akan melihat kepercayaan publik yang akan meningkat ketika aparatur responsif dan adaptif.
Menurut Fahmi, menguatkan inovasi tercantum juga dalam RPJM misi 4 kewajiban aparatur melakukan transformasi. Kepala daerah melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat.
Selain itu kata Fahmi, pemda mempunyai ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat dan kota tidak punya potensi SDA. ” Ketika mendapatkan prestasi inovasi, maka akan mendapatkan apresiasi bantuan keuangan,” jelasnya.
Intinya, inovasi mengikuti ekpektasi masyarakat dan menghadapi ketergantungan fiskal. Mari kuatkan inovasi dan kalau ada satu tambah lagi. Sebab kalau makin banyak maka pelayanan publik akan terfasilitasi.
Fahmi mengatakan, momen ini juga sosialisasi perencanaan pembangunan inklusif ada perwal dan arahan dari kementrian.
Perencanaan pembangunan harus didasarkan pembangunan inklusif, jangan sampai dilakukan tidak menyentuh warga berkebutuhan khusus, pemuda dan kalangan marjinal.
Saat ini kata Fahmi, ada kendala minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terkendala sistemik, anggaran menyasar kebutuhan difabel, dan data tumpa.h tindih dan stigma.
“Di sisi lain ada pada pemuda yakni tidak banyak remaja masuk organisasi kemasyarakatan atau dalam forum perencanaan Kese patan peluang kerja terbatas dan minimnya literasi dan rendahnya idealis,” paparnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyda Mutmainah menjelaskan, Scoppi ini sendiri merupakan inovasi yang dibuat oleh BAPPEDA bagaimana dalam membuat skenario plening untuk perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.
“Artinya adalah seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi, dalam merencanakan pembangunan melalui usulan. Karena biasanya kalo setiap ada Musrenbang dari mulai tingkat kelurahan orang nya itu lagi itu lagi. Tetapi, ada beberapa kelompok masyarakat yang belum terwakili misalnya ada 48,2 persen pemuda
dan 0,31 persen difabel yang belum menyampaikan aspirasi nya didalam usulan pembangunan,” kata dia.
Sementara dari hasil kegiatan tersebut tambah dia. Kota Sukabumi sudah memiliki 158 inovasi yang sudah terdata dalam sistem www.kementeriandalamnegeri.co.id Kemudian yang dinyatakan memiliki kematangan lebih dari 70% itu ada 133. Inovasi tersebut sebagai syarat penilaian inovatif government award.
“Kemudian per tahun 2023 di bulan Juni kita sudah memasukan sekitar 433 inovasi. Sehingga terjadi peningkatan sekitar 3x lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini semua berkat dukungan kepala daerah tentunya bahwa 1 perangkat daerah wajib melaporkan inovasi yang dibuat,” pungkasnya. (ky)
