JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan proses penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Djamari mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi berjalan efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi.
“Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” ujar Djamari dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga : Resep Sate Goreng Sapi Pedas, Olahan Daging Kurban yang Gurih dan Bikin Nagih
Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, koordinasi yang baik menjadi kunci agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal.
Djamari juga menegaskan bahwa proses hukum harus diberi ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan dari pihak mana pun. Pemerintah meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi.
Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi terkait penanganan perkara korupsi. Menurutnya, penyebaran narasi yang tidak berdasar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu proses penegakan hukum.
Baca Juga : Resep Banana Avocado Smoothies, Minuman Sehat Kaya Lemak Baik dan Praktis
“Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus dugaan korupsi, Djamari menilai banyaknya perkara yang terungkap justru menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.
“Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kemenko Polkam akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pemerintah memastikan pemberantasan korupsi tetap menjadi salah satu prioritas utama. Melalui penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan penegakan hukum yang independen, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap proses hukum terus meningkat serta tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(SE)
